jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan sikap Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Mayor Jenderal Burhan Dahlan yang membuka isu LGBT di lingkungan TNI patut diapresiasi.
Selama ini, ujar Neta, isu itu sangat tertutup dan cenderungi ditutupi.
BACA JUGA: Tegas! Mabes TNI Bakal Pecat Oknum Prajurit Berperilaku LGBT
Namun, lanjut Neta, belakangan pimpinan TNI Angkatan Darat (AD) mulai gelisah dengan isu ini, apalagi tersiar kabar bahwa terdapat kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri yang pimpinannya Sersan dan anggotanya ada yang Letkol.
Neta mengatakan pimpinan Mabes AD juga sempat marah lantaran terdapat 20 kasus prajurit TNI LGBT yang dibebaskan Majelis Hakim Pengadilan Militer.
BACA JUGA: Waah, LGBT jadi Pemicu Banyak Janda Baru
Menurutnya, ke 20 TNI LGBT ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, Bali, Medan, Sumatera Utara, dan Jakarta.
Neta menjelaskan, isu LGBT tidak hanya mendera TNI.
BACA JUGA: Demo Hari Ini di Istana, BEM Seluruh Indonesia Usung 4 Tuntutan
Menurutnya, di Polri isu ini juga sempat menjadi pembicaraan hangat.
Apalagi, kata Neta, di awal Kapolri Jenderal Idham Azis menjabat ada belasan polisi LGBT yang ditahan dan diproses Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Menurut Neta, salah satu di antaranya adalah perwira tinggi (pati) berpangkat Brigjen.
Namun, ujar Neta, baik Propam maupun Polri tidak pernah menjelaskan hal ini secara transparan.
Dia menilai Polri terkesan sangat tertutup dengan kasus ini.
Bahkan, lanjut Neta, hingga kini tidak diketahui nasib kasus belasan polisi LGBT tersebut.
"Sikap petinggi TNI AD yang membuka kasus LGBT di institusinya patut diacungi jempol. Berkaitan dengan itu Polri juga harus segera membuka kasus-kasus LGBT di institusinya, terutama mengenai Brigjen yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu," kata Neta dalam keterangan persnya, Jumat (16/10).
IPW mendesak Polri agar bersikap transparan dan Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) untuk menjelaskan benarkah Brigjen E ditahan Propam berkaitan dengan kasus LGBT.
Sebab, ujar Neta, di awal menjadi Kapolri, Idham pernah menahan belasan polisi yang diduga LGBT di Propam Polri, termasuk Brigjen E.
"Sikap Kapolri itu patut diacungi jempol. Sayangnya kelanjutan kasusnya menjadi misteri karena tidak ada kelanjutan yang transparan," jelas Neta.
Ia mengatakan dalam kasus LGBT di TNI misalnya, dijelaskan secara transparan bahwa 20 berkas perkara yang masuk ke Peradilan Militer adalah persoalan hubungan sesama jenis. Yakni antara prajurit dengan prajurit, ada yang melibatkan dokter yang pangkatnya perwira menengah.
Ada yang melibatkan lulusan baru dari Akmil dan terendah prajurit dua (Prada). Mereka adalah korban LGBT di lembaga pendidikan. Pelatihnya punya perilaku menyimpang.
"Lalu memanfaatkan kamar-kamar siswa untuk LGBT. Apa yang terjadi di TNI ini tentu tak boleh dibiarkan dan harus ada upaya untuk membersihkannya," kata Neta.
Lebih lanjut Neta berharap TNI-Polri harus bersikap tegas dalam kasus ini.
Sebab sejatinya prajurit yang LGBT dihindari TNI-Polri. Ini mengingat TNI-Polri mengemban tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Sehingga TNI-Polri sangat membutuhkan figur anggota yang benar-benar sejati.
"Jika prajurit TNI-Polri itu memiliki kebiasaan yang menyimpang, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas dengan baik?" kata Neta.
IPW memberi apresiasi bahwa TNI AD sudah membuka hal ini secara transparan sehingga bisa segera diatasi dengan tuntas.
IPW juga berharap Polri bisa bersikap transparan untuk membuka persoalan LGBT di internalnya agar bisa diselesaikan.
"Terutama mengenai Brigjen E dan belasan polisi lainnya yang sempat ditahan di Propam Polri," ungkap Neta. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy