IPW: Salah Pilih Bisa Jadi Malapetaka

Selasa, 09 Juli 2019 – 18:15 WIB
Neta S Pane. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, banyaknya figur yang mendaftar sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjadi berkah bagi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Sisi lain, kata Neta, banyaknya pendaftar juga bisa menjadi malapetaka bagi lembaga antirasuah itu kalau pansel salah pilih.

BACA JUGA: IPW Ingatkan Pimpinan KPK Selanjutnya Jangan Asyik Tebar Pesona

“Apalagi saat ini cukup banyak anggota Polri, jaksa, dan pengacara yang ikut mendaftar, pansel harus benar benar teliti terhadap track record mereka," kata Neta dalam siaran persnya, Selada (9/7).

Neta menyebut ada lima hal yang patut dicermati pansel dalam menyeleksi capim KPK. Termasuk lima kelompok yang harus dihindari masuk KPK.

BACA JUGA: Pansel Diminta Beri Perhatian Ekstra kepada Capim KPK dari Indonesia Timur

BACA JUGA: Tiga Petahana Daftar Capim KPK, Semoga Ada Yang Lolos

Pertama, figur post power syndrome harus dicegah masuk KPK. Menurut Neta, umumnya pejabat atau mantan pejabat tinggi kerap terjebak post power syndrome dan merasa paling dan serba tahu terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

BACA JUGA: Tiga Petahana Daftar Capim KPK, Semoga Ada Yang Lolos

"Padahal, seharusnya mereka yang menjadi sasaran KPK, mengingat kekayaannya tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai pejabat," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, mantan pejabat yang selalu berburu jabatan untuk eksistensi. Dia mencontohkan, mereka sudah mengikuti pilkada, caleg atau posisi lainnya dan selalu gagal tetapi selalu mengatakan ingin mengabdi untuk bangsa.

Ketiga, sambung Neta, figur mantan politisi atau bekas tim sukses karena dikhawatirkan loyalitasnya akan tetap tinggi pada kelompok politik tertentu.

“Padahal, dalam banyak kasus para politisilah yang kerap terjerat korupsi," ungkapnya.

Keempat, lanjut Neta, figur pencari kerja yang seolah-olah KPK dianggap sebagai peluang lapangan pekerjaan potensial. Kelima, tegas Neta, pansel jangan terjebak katagorisasi Indonesia Barat dan Timur dalam memilih capim KPK, karena Indonesia adalah satu dalam NKRI.

"Figur bermasalah harus benar benar dihindari untuk menjadi pimpinan KPK agar tidak "tersandera" oleh internal lembaga antirasuah tersebut," kata Neta.

Dia menegaskan KPK ke depan membutuhkan figur pimpinan yang mampu membenahi internal yang sudah terpecah. Figur yang mampu menjadi teladan, tidak tebang pilih dan berani menyapu bersih semua kasus korupsi. Kemudian, figur yang mampu membangun sinergi dengan Polri dan Kejaksaan sehingga kedua lembaga itu bisa disupervisi agar bagian tipikornya bisa bekerja maksimal.

“Tentunya KPK butuh figur yang tidak mudah disetir anak buah di internalnya," ungkapnya.

Lebih lanjut Neta mengatakan pansel harus mencari capim KPK yang mampu menyelesaikan kasus Novel Baswedan hingga ke pengadilan, baik penyiraman air keras maupun penembakan di Bengkulu. Dengan demikian, ujar dia, KPK tidak terus menerus menjadi bulan-bulanan dan politisasi atas kedua kasus tersebut.

Selain itu, capim KPK harus punya target berapa lama ia mampu menyelesaikan kasus RJ Lino, Emirsyah Satar, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. "Tanpa semua itu, KPK periode baru tidak akan memunculkan terobosan baru dan hanya mengulang era KPK sebelumnya," pungkas Neta.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Seleksi Capim KPK Harus Cepat, Jangan Tunggu DPR Periode Baru Dilantik


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler