jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane memprediksi pergantian Kapolri Jenderal Sutarman tampaknya akan dipercepat Presiden Joko Widodo.
Hal itu menyusul sering terjadinya konflik demi konflik di daerah, bahkan terakhir di Papua yang menewaskan empat orang. "Pertengahan Januari 2015, Polri sudah punya pemimpin baru," prediksi Neta, Kamis (11/12).
BACA JUGA: DPR Dorong KPK Langsung Usut Pencaplokan Lahan KAI
Neta mengklaim IPW mendapat informasi bahwa nama-nama calon Kapolri pengganti Sutarman sudah diproses. Begitu masa reses DPR
selesai pada 12 Januari 2015, nama calon Kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III DPR. "Ini untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan," tegasnya.
Sebelumnya, kata dia, ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Inspektur Jenderal Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono.
BACA JUGA: Kuasa Hukum PLN: Perkara Penjaminan Ermawan Sesuai Aturan
Dari kelima nama itu, lanjut Neta, presiden disebut-sebut telah memilih dua nama, yang kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi Hukum DPR. Nama yang dipilih itu adalah perwira berpangkat Komjen senior. Tapi bukan dari lulusan Akademi Kepolisian tahun 1981 ataupun Akpol 82.
"Pertimbangannya, Akpol 81 sudah menjadi Kapolri (Jenderal Sutarman) dan Akpol 82 sudah menjadi Wakapolri (Komjen Badrodin
Haiti). Sehingga yang dipilih dan akan diserahkan ke Komisi III adalah perwira Akpol 83," kata dia.
BACA JUGA: Kodam XII Dapat Tambahan Meriam Tarik Kaliber Terbesar
Menurut Neta, percepatan pergantian Kapolri ini disebut-sebut akibat banyaknya konflik sosial di berbagai daerah yang tak kunjung tertanggulangi. Sehingga hal ini membuat investor takut untuk masuk ke Indonesia. "Para investor merasa tidak ada jaminan keamanan dari Polri," ungkapnya.
Dengan adanya Kapolri baru, IPW berharap Polri bisa segera mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar terjaga dengan maksimal.
Sehingga konsep Presiden Jokowi, yakni kerja, kerja, dan kerja bisa berjalan maksimal tanpa adanya gangguan ataupun ancaman keamanan, seperti kerusuhan, konflik sosial ataupun bentrokan TNI-Polri. Selain itu Kapolri baru diharapkan mampu menjalankan konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi.
"Sehingga terjadi perubahan yang signifikan di kepolisian," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPI Pastikan Tak Campuri Urusan Hukum TPI
Redaktur : Tim Redaksi