jpnn.com, JAKARTA - Polri optimistis Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akan berjalan sukses, meskipuni ada kerawanan menyangkut penyelenggaraan dan pandemi Covid-19.
Optimisme ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat membuka sebuah webinar di Hotel Grand Dhika, Jakarta, Selasa (17/11).
BACA JUGA: Azis Syamsuddin Dorong Peran Polri Antisipasi Kerawanan Pilkada 2020
"Polri optimistis pilkada serentak yang digelar di 270 daerah pemilihan akan sukses," ucap Irjen Argo.
Dia menjelaskan bahwa potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi pada saat pilkada berbeda di setiap daerah. Karena itu, pendekatan antara satu daerah dengan yang lain tidak sama.
BACA JUGA: Perintah Terbaru Jenderal Idham Azis, Seluruh Anggota Polri Harus Tahu
"Tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama di antara masing-masing daerah," jelas Argo.
Dia berharap dalam sisa waktu yang ada, kerawanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bisa dieliminir.
BACA JUGA: Soal Pemanggilan Anies dan Habib Rizieq, Kalimat Ruhut Sitompul Menohok
Senada dengan Argo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan bahwa KPU telah melakukan rapat dengan Komisi II DPR untuk mengatasi potensi kerawanan yang ada.
"Di awal tahun, DPR juga telah melakukan rapat dengan Menko Polhukam untuk mencegah kerawanan-kerawanan," ucap Azis.
Legislator Partai Golkar itu berharap penyelengaraan Pilkada Serentak tidah hanya sekadar sukses memilih figur, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi.
"Pada akhirnya sukses penyelenggaraan pilkada juga harus dilihat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengingatkan sejumlah potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020.
Pertama, hasil survei Oktober 2020 yang dilakukan lembaganya memperlihatkan sebanyak 40 persen responden menyatakan tidak akan hadir di TPS akibat pandemi Covid 19.
"Ini jumlah yang besar mengingat partisipasi Pilkada tidak lebih 76%," ucap Djayadi dalam webinar bertajuk "Potensi Dan Jalan Keluar Dari Kerawanan Pilkada Serentak 2020" itu.
Djayadi juga mengatakan bahwa pandemi Covid 19 telah meningkatkan jumlah pengangguran dan orang miskin.
Dua kondisi itu berpotensi mengakibatkan maraknya politik uang, terutama di tahapan akhir jelang pelaksanaan pilkada.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pembicara (DKPP) Mohammad Alhamid menegaskan, siapa pun bisa menyampaikan laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu.
"Penyelenggara pemilu, peserta, tim kampanye, masyarakat dan pemilih dapat melaporkan pelanggaran," kata Mohammad.
Sanksi yang bisa dijatuhkan DKPP, kata Mohammad, mulai dari teguran tertulis, peringatan keras hingga pemberhentian tetap.
Karena itu dia mengingatkan agar penyelenggara pemilu bersikap profesional, dan mengindari cawe-cawe dengan peserta pilkada.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang