jpnn.com, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membuka data tentang penanganan kasus judi online sepanjang 2022, termasuk heboh isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo.
Jenderal bintang dua itu menyatakan Polri berkomitmen memberantas tindak pidana perjudian daring.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Bilang Ferdy Sambo Bisa Aktif Lagi di Polri, Irjen Dedi Bereaksi
Hal itu dibuktikan dengan pengungkapan 612 kasus judi online dengan 760 tersangka pelaku serta bandar judi yang dikenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kasus judi sesuai komitmen Bapak Kapolri terus diberantas," ucapnya dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (29/9).
BACA JUGA: Komisi III DPR Minta Irjen Nico Afianta Lacak Keberadaan Bandar Judi Online
Dedi menerangkan pemberantasan penyakit masyarakat berupa judi telah dilakukan tahun 2021. Sebanyak 198 kasus telah diungkap dengan 294 tersangka.
Melihat angka tersebut, terjadi peningkatan pengungkapan kasus maupun jumlah tersangka dalam satu tahun.
BACA JUGA: Ferdy Sambo Cs Segera Diadili, Begini Harapan Ibunda & Pacar Brigadir J, Simak
"Contoh aset yang berhasil disita oleh tim khusus judi di Medan sebesar Rp 110 miliar,” bebernya.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu menyebut pemberantasan judi terus dilakukan oleh tim khusus kepolisian hingga saat ini.
Irjen Dedi pun memastikan apabila ada anggota Polri yang terbukti bersalah maka akan ditindak tegas.
Lantas bagaimana dengan isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo?
Irjen Dedi menyebut soal dugaan skema judi online yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan sejumlah pejabat tinggi Polri itu telah ditelusuri Bareskrim.
Hasilnya, kata Dedi, hingga saat ini tidak ditemukan adanya dugaan kelompok tersebut.
"Untuk konsorsium sudah ditanyakan ke Bareskrim, sementara hasilnya tidak ada,” ujarnya.
Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo muncul pertengahan Agustus lalu melalui pesan berantai yang berisi diagram terkait jaringan judi daring.
Dalam diagram itu disebutkan Ferdy Sambo di kalangan bandar judi dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai informasi yang beredar di publik terkait Konsorsium 303 itu tidak utuh, hanya terdapat sepotong informasi dan bukti.
Guna membuktikan Konsorsium 303 itu benar atau tidak, pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) tersebut mengatakan perlu penyelidikan.
Bambang menyebut pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap isu tersebut ialah Polri.
"Sejak awal saya desak (Polri) untuk mengusutnya. Bukan hanya menggerebek pengecer dan operator saja," kata Bambang Rukminto. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam