jpnn.com - KUPANG - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Johanis Asadoma memastikan penerimaan anggota Polri di Polda NTT tahun 2023 dilakukan secara profesional dan bebas pungutan biaya.
Jenderal bintang dua itu memastikan menindak tegas oknum polisi yang ketahuan menjadi calo penerimaan anggota Polri di Polda NTT tahun 2023.
BACA JUGA: Pakar Hukum Minta Mendagri Pecat Plt Bupati Mimika Johannes Rettob
Irjen Johanis mengatakan tidak main-main dengan ucapan dan keseriusannya. Hal itu terbukti dengan dipecatnya tiga oknum anggota Polri yang menjadi calo penerimaan anggota Polri 2022 lalu.
"Ada tiga oknum anggota yang kami pecat karena jadi calo. Salah satunya adalah polwan," kata Irjen Johanis di Kupang, NTT, Senin (1/5).
BACA JUGA: Irjen Johanis Bentuk Timsus Menangani Pakaian Bekas Impor
Johanis menjelaskan pada 2022, ada tiga oknum Polri yang terlibat sebagai calo casis Polri dan semuanya dipecat.
Sejumlah oknum anggota tersebut menjanjikan kelulusan dan memungut bayaran yang mencapai hingga Rp 1,2 miliar, namun, peserta tidak ada yang lulus.
BACA JUGA: Mabes Polri Beri Ultimatum, Jika Tak Hadir Besok, Dito Mahendra Jadi Target Polisi se-Indonesia
"Jangan pernah terbuai dengan bujukan dari siapa pun baik pejabat dan anggota Polri. Jika ada transaksi maka itu merupakan penyuapan. Yang memberi dan menerima diproses," ujar mantan Kadiv Hubinter Polri itu.
Dia meminta masyarakat jangan percaya pihak yang mengiming-iming kelulusan karena oknum tersebut hanya mengambil kesempatan.
"Siapkan anak dengan baik. Keluar uang untuk siapkan anak dengan baik bukan untuk menyogok. Dukung juga anak dengan doa," katanya.
Lebih lanjut Irjen Johanis menjelaskan bahwa seluruh hasil tes masuk Polri akan langsung diumumkan secara transparan kepada para peserta.
Menurutnya, saat ini komitmen Polri ialah merekrut anggota secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BeTAH), clean and clear.
Dengan bukti keseriusan ini, maka proses seleksi melibatkan pengawas internal dari Itwasda dan Propam, serta pihak eksternal. "Polri tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan pihak lain agar proses rekrutmen ini berjalan dengan baik," jelasnya.
Dia mengatakan Polda NTT juga menyiapkan hotline pengaduan 082312430553 agar masyarakat atau peserta bisa melapor jika ada kecurangan saat proses penerimaan. “Kalau ada kecurangan laporkan ke saya serta atau petugas” ungkapnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi