jpnn.com - JAKARTA – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan kasus penggeledahan gedung DPR yang dikawal dengan senjata lengkap dan kasus tewasnya anggota reserse dalam penggerebekan sarang narkoba di Berland, Jakarta, menunjukkan betapa polisi sama sekali tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penggunaan senjata.
“Ketika saya mengatakan penggeledahan oleh KPK dan Brimob di Gedung DPR seperti Tjakrabirawa menculik para pahlawan revolusi. Kapolri ngotot mengatakan bahwa itu sudah sesuai prosedur. Sekarang saya tanya, bagaimana prosedur saat menggerebek sarang narkoba? Ke DPR bawa senjata tempur, ke sarang narkoba bawa senjata ringan. Kalau begini pelaksanaannya, jelas Polri tak punya prosedur,” kata Neta S Pane, di Jakarta, Rabu (20/1).
BACA JUGA: Setya Novanto Mangkir Lagi?
Kedua kasus ini lanjut Neta, menunjukkan bahwa alasan SOP yang diungkapkan Kapolri mengada-ada. Pernyataan Kapolri seperti itu jelas menunjukkan sikap Polri yang tidak bisa menghormati lembaga DPR.
“SOP itu alasan saja untuk melindungi arogansi polisi di lapangan. Ketidakjelasan SOP ini membuat aparat polisi pun dikejar-kejar komplotan bandar Narkoba hingga tewas," ujarnya.
BACA JUGA: Politikus PDIP Siap Pimpin Massa Honorer K2 Geruduk Istana
Karena itu, dia berharap Komisi III DPR memanggil Kapolri dan minta penjelasan soal SOP penggunaan senjata modern, yang pembeliannya harus disetujui DPR itu.
“Kalau anggaran pembelian senjata lengkap hanya digunakan untuk menakut-nakuti DPR, lebih baik DPR mencoret anggaran pembelian senjata lengkap dan ganti dengan anggaran pembelian pentungan untuk aparat kepolisian,” sarannya.
BACA JUGA: Ketua MPR: Pencaplokan Wilayah Oleh Timor Leste Bisa Dibicarakan
DPR, ujarnya, mestinya tegas terhadap Polri karena sebagai salah satu institusi resmi negara, Kapolri wajib menjaga kewibawaan DPR. Polri wajib diingatkan bahwa lembaga negara bukan hanya eksekutif sehingga apapun akan dilakukan untuk melindungi eksekutif, termasuk dengan mengeluarkan surat edaran tentang hate speech untuk menjaga presiden.
“Polisi mestinya tahu, diluar eksekutif ada lembaga yudikatif dan legislatif seperti DPR yang harus dijaga kewibawaannya. Jangan karena menjilat, sedikit saja orang membuat lelucon tentang presiden bisa dikenakan pasal hate speech, tapi lembaga DPR justru dilecehkan oleh Polri. DPR harus menunjukkan ketegasannya pada polisi juga, karena bagaimanapun DPR punya wewenang untuk itu,” tegasnya.
Diingatkan Neta, Polri jangan ikut-ikutan berpolitik karena menggeledah gedung DPR dengan senjata lengkap seolah Polri ikut-ikutan membuat opini bahwa gedung DPR lebih berbahaya dari sarang narkoba atau sarang teroris sekalipun.
“Polisi tak usahlah ikut-ikutan urusan pembentukan opini menjelek-jelekkan DPR dengan caranya itu,” pintanya.
DPR, menurut Neta, tegas terhadap Polri. Yang harus dihancurkan dengan senjata itu sarang narkoba dan para bandarnya bukan gedung DPR. "Di DPR tak ada yang bawa senjata, mereka bawa senjata lengkap, sementara sarang narkoba yang pasti memiliki senjata, dia bawa senjata ringan. Ini aneh," tegasnya.
Dengan fakta-fakta ini, Neta mengingatkan saat ini publik mempertanyakan profesionalisme Polri, kenapa anggotanya bisa terluka dan bahkan tewas saat hendak menangkap bandar narkoba. Kasus ini sekaligus juga menunjukkan betapa buruknya koordinasi di kepolisian antara intelejen dan reserse.
Menurutnya, tanpa info lengkap dari intelijen, tentang situasi dan kondisi di TKP, reserse main sergap. Akibatnya saat warga melakukan perlawanan ketiga polisi itu kaget dan menjadi korban. Kasus ini juga menunjukkan betapa tidak terlatihnya polisi saat ini padahal mereka tugas di ibukota.
“Akibatnya mereka menjadi bulan-bulanan warga. Bagaimana pun kasus ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi polri untuk berbenah, introspeksi dan memperbaki kinerja profesionalnya,” tandasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Pencaplokan Wilayah oleh Timor Leste, Istana Bilang Begini, Benaran Tuh?
Redaktur : Tim Redaksi