jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Irwan Fecho mencurigai manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan penolakan terhadap revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
Terlebih lagi sikap Presiden Ketujuh RI itu diikuti sejumlah partai koalisi pemerintah di DPR yang menarik dukungan terhadap revisi UU Pemilu tersebut.
BACA JUGA: Sejalan dengan Jokowi, PKB Tak Setuju Revisi UU Pemilu
"Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen," ucap Irwan dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (11/2).
Dia juga memastikan fraksi Demokrat di DPR konsisten dengan revisi UU Pemilu, dan pelaksanaan Pilkada pada 2022 -2023 mendatang.
BACA JUGA: Analisis Tajam soal Aisha Weddings, Bang Reza: Apanya yang Bikin Pening?
"Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak Pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024,"
Menurut wasekjen DPP Partai Demokrat itu, kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah.
BACA JUGA: Ustaz Maaher Meninggal di Rutan, Begini Respons Habib Rizieq
"Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas," tegas legislator asal Kalimantan Timur itu.
Selain itu, Irwan juga bertanya-tanya mengapa setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan eks tim suksesnya di Pilpres 2019 berlangsung, mayoritas partai koalisi pemerintah di DPR ikut bermanuver.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi beri statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan?" tukas Irwan mempertanyakan.
Karena itu dia curiga apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik Pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Termasuk salah satunya di DKI Jakarta yang kini dijabat Gubernur Anies Baswedan.
Irwan bahkan mengaitkan hal itu dengan kemungkinan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang bakal dilantik sebagai wali kota Solo, dipersiapkan untuk jadi gubernur DKI Jakarta lewat Pilkada serentak 2024.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," pungkas Irwan.
BACA JUGA: Giwo Rubianto Wiyogo Angkat Bicara soal Aisha Weddings, Tolong Disimak
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2029 pada Kamis (28/1). Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara.
Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini. RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat.
Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN. Suami Iriana itu juga menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini.
Jokowi mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada serentak digelar pada 2022 dan 2023.
BACA JUGA: Tegang, Mobil Hitam Dikejar Polisi, Terjebak Kemacetan, Ada Perempuan, Oh Ternyata
Mantan gubernur DKI Jakarta itu beranggapan bahwa UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam