jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan menolak Revisi Undang-Undang Pemilu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara prinsip setuju dengan sikap Jokowi. Pasalnya, saat pemerintah tengah sibuk menangani pandemi Covid-19.
"Secara prinsip setuju agar bisa benar-benar fokus atasi pendemik covid dan dampaknya," kata Politisi PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (3/1).
BACA JUGA: Johan Budi Menilai UU Pemilu dan Pilkada Tumpang Tindih
Anggota DPR ini tidak khawatir bila Pilkada digelar serentak dengan Pemilu nasional di 2024 anggaran negara bisa membengkak. Dia yakin anggaran untuk Pemilu bareng Pilkada 2024 bisa diminimalisir.
"Harusnya sama saja bahkan lebih ringan," pungkasnya.
BACA JUGA: Bambang Widjojanto Klaim Pegang Bukti Kiai Maruf Melanggar UU Pemilu
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 lalu pada Kamis (28/1). Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara. Para anggota TKN mayoritas berbatik dan masker berkumpul di salah satu ruangan Istana sebelum bertemu dengan Jokowi.
Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini. RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat. Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN.
BACA JUGA: Amien Inginkan People Power, Bawaslu: Warga Negara Wajib Menaati UU Pemilu
Jokowi menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.
Jokowi beranggapan UU Pemilu sebaiknya tidak diubah setiap menjelang Pemilu. Jokowi heran, aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil