jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan moratorium perizinan pada lahan tambang, kehutanan, dan perkebunan yang telah dicabut izinnya.
"Akan efektif pencabutan izin itu jika disertai dengan moratorium perizinan. Apalagi, MK juga meminta agar UU Cipta Kerja diperbaiki dahulu," kata Irwan dalam keterangan di Jakarta, Selasa (11/1).
BACA JUGA: Pemerintah Mulai Cabut Izin Usaha Pertambangan Hari Ini
Sembari menunggu perbaikan UU Cipta Kerja, pemerintah diminta mengevaluasi lahan dan kawasan yang izinnya telah dicabut.
Evaluasi itu menurutnya perlu dilakukan untuk mengetahui mana lahan yang akan dikelola oleh negara dan mana yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat.
BACA JUGA: Pemerkosaan 3 Mahasiswi UMY, MKA Beri Pengakuan Mengejutkan
"Pemerintah tidak perlu terburu-buru memberikan izin pengelolaan baru terhadap lahan dan kawasan hutan hasil pencabutan itu," ucap Irwan Fecho.
Politikus asal Kalimantan Timur itu juga mengingatkan pemerintah jangan sampai lahan yang dicabut izinnya itu dibagi-bagi untuk kepentingan kontestasi Pilpres yang lalu maupun kepentingan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Rumah di Pusat Kota Ini Dijadikan Pabrik Narkoba, Pelakunya Ternyata
"Kami mengharapkan pengelolaan sumber daya alam ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Irwan yang juga anggota Komisi V DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tengah memperbaiki tata kelola sumber daya alam untuk pemerataan, transparansi, dan berkeadilan.
Menurut Jokowi, perbaikan tata kelola itu untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Oleh karena itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.
“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kami cabut,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/1). (fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam