jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat hasil Kongres V Irwan Fecho, menagih komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegakkan demokrasi di Indonesia.
Komitmen tersebut menurut Irwan mesti ditunjukkan Presiden Ketujuh RI itu dengan menjaga agar partai-partai politik di luar koalisi pemerintah tidak dilemahkan.
BACA JUGA: Jokowi Menjamu Amien Rais di Istana, Ferdinand Berkomentar Begini
"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan," kata Irwan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/3) malam.
Karena itu Irwan meminta Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terang-terangan terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Sekjen Kemenag terkait Formasi PPPK Guru Agama
"Untuk membuktikan itu (komitmen Jokowi-red), tidak ada jalan lain, Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD," ucap wakil sekretaris fraksi PD DPR RI ini.
Legislator asal Kalimantan Timur itu mengatakan Moeldoko menjadi beban politik, sosial, hukum dan ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara melakukan pemulihan ekonomi dan sosial di masa pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Sejumlah Oknum Polisi Terlibat Narkoba Disikat Tim Mabes Polri dan Polda Jatim
Sebab, kata Irwan, apa yang dilakukan Moeldoko tentu memengaruhi kredibilitas pemerintah di mata investor. Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan.
"Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," pungkas ketua umum Cakra AHY itu.(fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam