jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menginginkan partai politik turut serta membangun karakter dan budaya antikorupsi. Firli menilai pemberantasan korupsi tidak hanya didukung regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi perlunya budaya antirasuah.
"KPK ingin mengubah, menjadi antikorupsi adalah budaya," ujar Firli Bahuri saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa (22/3).
BACA JUGA: Firli Bahuri Temukan Pihak Ketiga Pengklaim Tanah di IKN Nusantara, Siapa Dia?
Purnawirawan jenderal Polri bintang tiga itu menganggap budaya antikorupsi belum sesungguhnya diterapkan dalam kehidupan penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.
Dia mengharapkan semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, dan partai politik (parpol) punya peran dalam hal menciptakan budaya antikorupsi. Firli mengingatkan korupsi merugikan uang negara sekaligus menyulitkan tercapainya tujuan berbangsa.
BACA JUGA: Kampanye Pakai Anggaran KPK, Firli Bahuri Kembali Dilaporkan ke Dewas
"Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi," ucap Firli.
Eks Kabaharkam Polri itu menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme. Dia memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Ogah Bajak Kader Parpol Lain, PDIP Bangun Pendidikan Lewat Sekolah Partai
"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.
Dalam acara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengikuti secara virtual. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat langsung memimpin di Sekolah Partai didampingi moderator anggota DPR RI Komisi III Wayan Sudirta.
Hasto menyampaikan untuk menciptakan budaya antikorupsi, bisa dimulai dari cara berpikir positif.
"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader partai harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.
Hasto membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit system, dan termasuk membenahi internal melalui aturan organisasi.
"Dalam budaya antikorupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, nilai dalam berpartai di mana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya antikorupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," papar Hasto.
Hasto mengatakan pelatihan bagi kader PDIP tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga komitmen membangun budaya antikorupsi. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Ajak Partai Lain Lakukan Pendidikan Politik
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga