jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) mengadakan kuliah umum bertajuk "Merawat Komitmen Kebhinekaan" di Universitas Tarumanegara (UNTAR).
Acara ini berlangsung pada Senin, 26 Agustus 2024 di Kampus Universitas Tarumanegara dengan menghadirkan sejumlah narasumber ternama, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan (Rektor UNTAR), Dominique Nicky Fahrizal (Pengamat CSIS), dan Dr. Donny Yusgiantoro – Ketua Komite Informasi Publik).
BACA JUGA: Gandeng Untar, ISKA Gelar Kuliah Umum Tentang Merawat Komitmen Kebangsaan
Kuliah umum ini merupakan kerja sama antara ISKA dan UNTAR. Peserta yang hadir dari berbagai latar belakang, yaitu tokoh, akademisi, mahasiswa serta masyarakat umum.
Kuliah umum ini adalah bagian dari refleksi dari perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
BACA JUGA: Peringati HUT ke-79 RI, ISKA Gelar Kuliah Umum Bertema Merawat Komitmen Kebangsaan di Untar
Ketua Presidium ISKA Dr. Luky A. Yusgiantoro menekankan pentingnya merenungkan nilai-nilai kebangsaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa dan merawat komitmen kebangsaan di era modern.
“Kita berkumpul untuk merenungkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan bagaimana kita dapat terus merawat komitmen kebangsaan di tengah tantangan saat ini,” ujar Luky Yusgiantoro.
BACA JUGA: Ketum Vox Point Indonesia dan Ketum PATRIA Gelar Pertemuan Kebangsaan
Dia juga menekankan pentingnya menjunjung martabat kemanusiaan dan kesetaraan sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa.
“Ini bukan hanya sekadar sebuah konsep ideal, tetapi merupakan landasan moral dan etika yang harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa, martabat kemanusiaan adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan.
Menurut Luky, martabat ini harus dihormati dan dilindungi oleh setiap elemen masyarakat, termasuk oleh negara.
Dia juga menyerukan agar Sarjana Katolik menjadi garda terdepan dalam upaya menjunjung martabat kemanusiaan dan mewujudkan kesetaraan.
Sebagai sarjana Katolik Indonesia, dia meminta agar memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam upaya menjunjung martabat kemanusiaan dan mewujudkan kesetaraan.
Luky megutip pesan Paus Fransiskus bahwa Setiap kehidupan adalah sebuah misi. Kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama, menyadari bahwa kita adalah saudara dan saudari, semua bagian dari satu keluarga manusia. Komitmen kebangsaan yang kita rawat hari ini adalah komitmen untuk terus memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan di Indonesia,” ujar Luky.
Sementara itu, Rektor Universitas Tarumanegara Profesor Agustinus menyampaikan salah satu komitmen merawat kebangsaan yaitu dengan menciptakan pendidikan tinggi yang unggul dan berkualitas.
Dia pun menyampaikan Universitas Tarumanegara lewat kepemimpinannya turut berpartisipasi memberi solusi pada mahalnya pendidikan tinggi di Indonesia.
Agustinus mengajak semua peserta kuliah umum tersebut agar bersama memikirkan solusi untuk mengatasi biaya pendidikan tinggi yang mahal terutama pada Universitas Swasta.
“Di Universitas Tarumanegara, saya berupaya untuk memberikan yang terbaik, tidak serta merta ketika uang kuliah mahal tidak ada solusi yang kita berikan, kita berikan beasiswa 30% - 40% untuk mahasiswa/i berprestasi,” ujar Agustinus.
Agustinus menyatakan dirinya sadar tentang bagaimana penderitaan rakyat dan dengan pendidikan berkualitas turut merawat kebangsaan dengan menciptakan lulusan-lulusan terbaik, berintegritas dan berbudi luhur, tetapi terkadang kita dihadapkan dengan problematika pendanaan. Kami ini kan Universitas swasta, mau kasih uang kuliah murah, tetapi kita mengelola keuangan secara mandiri,” ujar Agustinus.
Agustinus mengakui bantuan dari pemerintah sangat kecil jumlahnya dibanding bantuan yang diberi pemerintah kepada Universitas Negeri.
“Jadi, ya jangan disalahkan kami ketika tarif uang kuliah yang kami berikan mahal, lalu darimana dana membangun fasilitas di kampus, rumah sakit dan sebagainya. Sekarang bagaimana solusi untuk memikirkan solusi untuk memberikan pendidikan tinggi murah dan berkualitas, ayo kita diskusikan bersama," ujarnya.
Ketua Komite Informasi Publik Dr. Donny Yusgiantoro sebagai pembicara terakhir menyoroti peran Komite Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
“Tugas komite informasi publik itu ada dua, yakni menetapkan standar layanan informasi dan menyelesaikan sengketa informasi," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan soal raihan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pada Tahun 2023.
"Korupsi sering kali berakar dari kurangnya keterbukaan informasi. Indeks keterbukaan informasi publik Indonesia tahun 2023 berada pada angka 75,40, yang menunjukkan kategori sedang," tambahnya.
Dr. Donny juga menegaskan banyak badan publik yang memiliki informasi namun sulit diakses, dan keterbukaan informasi dikecualikan untuk isu-isu seperti pertahanan dan keamanan.
"Dokumen publik harus selalu tersedia dan transparansi dalam anggaran sangat penting, tetapi ada informasi yang memang dirahasiakan, yaitu menyangkut pertahanan dan keamanan, kalau mau dibuka, harus dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya,” ujarnya.
Donny Yusgiantoro juga menyerukan agar masyarakat lebih pro aktif serta dapat berkolaborasi dengan Komite Informasi Publik.
"Kami tidak bisa bergerak kalau masyarakat tidak melapor ke kami, jika saudara/i meminta informasi publik dan dalam 30 hari kerja tidak ditanggapi oleh badan publik, maka kami bisa masuk untuk memproses keterbukaan informasi publik," ucapnya mengakhiri.
Sebagaimana diketahui, kuliah umum ini menggarisbawahi komitmen ISKA dan UNTAR dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, merawat kebhinekaan lewat pendidikan formal maupun normal, menjaga nilai-nilai luhur pancasila, kearifan lokal dan character building serta upaya untuk menjaga transparansi informasi publik di Indonesia.
Peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Nicky Fahrizal menyoroti tentang masalah dinasti politik dan transparansi keuangan di partai politik, serta kritik terhadap partai PSI terkait kaderisasi dan transparansi keuangan yang dinilai memburuk sejak pemilihan ketua umum.
"Hasil studi di CSIS menunjukkan bahwa salah satu masalah dalam partai adalah dinasti politik dalam partai dan transparansi keuangan di partai. Sebagai contoh, PSI yang dulunya dikenal sebagai Partai Anak Muda, hari ini telah mengacaukan kaderisasi. Pemilihan ketua umum dilakukan seperti memilih CEO perusahaan. Tentu ini menjadi citra yang buruk bagi partai tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Kuliah Umum ISKA Frederikus Lusti Tulis mengatakan kuliah umum ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari