jpnn.com, YERUSALEM - Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyatakan negerinya sedang menghadapi ancaman serius.
Eks wali kota Yerusalem itu menyebut Israel akan memasuki perang saudara setelah pemungutan suara atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Reformasi Peradilan yang sangat membatasi kewenangan Mahkamah Agung negeri Yahudi itu pada Senin (24/7).
BACA JUGA: Warga Sipil Israel Serentak Serang Properti Palestina di Berbagai Lokasi
“Ada ancaman. Ini adalah ancaman serius,” ujar Olmert dalam wawancara dengan stasiun televisi berita Inggris Channel 4.
Berbagai kalangan di Israel telah menyampaikan ketidaksukaan mereka atas reformasi peradilan yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
BACA JUGA: Baru Dilantik, Netanyahu Sudah Mengancam Demokrasi Israel
Ratusan ribu warga Israel turun ke jalan selama beberapa pekan terakhi ini untuk memprotes kebijakan pemerintah.
Ribuan Komponen Cadangan (Komcad) Angkatan Bersenjata Israel atau Israel Defense Force (IDF) juga mengancam akan berhenti dari tugas sukarela mereka setelah pengesahan RUU itu.
BACA JUGA: Menelusuri Sejarah Eksistensi Yahudi di Nusantara
Adapun personel medis Israel juga melakukan mogok untuk memprotes UU baru tersebut. Situasi pun kian genting karena pemerintah Israel berhadapan dengan rakyatnya sendiri.
“Ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan kini kami akan memasuki perang saudara,” ujar Olmert.
Menurut Olmert, berbagai aksi itu membuat pemerintahan Israel saat ini menghadapi implikasi serius.
“Maksud saya, pembangkanan sipil dengan semua konsekuensi yang mungkin terjadi pada stabilitas negata dan kemampuan pemerintah untuk bertindak dan pada kepatuhan sebagian besar penduduk Israel,” tuturnya.
Pada Sabtu lalu (22/7), Komcad IDF melakukan aksi untuk menentang RUU Reformasi Peradilan.
Terdapat 10 ribu personel Komcad IDF yang memutuskan menghentikan pengabdian mereka. Sehari sebelumnya, komcad dari Angkatan Udara IDF terlebih dahulu menyampaikan sikap mereka menolak RUU kontroversial itu.
Namun, Parlemen Israel (Knesset) yang didominasi pendukung pemerintahan Netanyahu tetap meluluskan RUU itu.
Dari 120 anggota Knesset, terdapat 64 legislator yang menyetujuinya, sedangkan sisanya memilih walk out.(JPost/JPNN.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yahudi
Redaktur : Antoni
Reporter : Tim Redaksi