JERUSALEM - Persiapan Palestina menjadi negara yang merdeka, menyusul kesepakatan damai antara Hamas dan Gerakan Fatah (dua faksi terbesar di Palestina), bakal terancamPaling tidak, itu bisa terjadi dari segi pendanaan
BACA JUGA: SBY Sempat Perintahkan Operasi Militer
Pasalnya, Israel telah memutuskan untuk menangguhkan atau menyetop transfer pajak dan tarif pabean kepada Otoritas Palestina atau PA (pemerintahan sah Palestina yang diakui Israel dan Barat).Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Israel Yuval Steinitz, pihaknya telah menangguhkan penyerahan rutin dana senilai 300 juta shekels atau USD 88 juta (sekitar Rp 765,6 miliar) kepada Palestina
BACA JUGA: 20 Awak Kapal MV Sinar Kudus Dibebaskan
Dia berdalih langkah itu diambil karena kekhawatiran bahwa uang tersebut dipakai untuk mendanai kegiatan Hamas.Steinitz menuturkan bahwa dirinya telah memerintahkan penangguhan atau penundaan pertemuan terjadwal dengan PA untuk mendiskusikan transfer uang tersebut
"Tidak diragukan lagi bahwa dana komunal itu akan dipakai untuk membiayai aktivitas terorisme Hamas
BACA JUGA: Resolusi Syria Terganjal Rusia, AS-Eropa Teken Sanksi
Kami ingin ditetapkan bahwa akan ada dua dana terpisah (antara dana pemerintah Palestina dan dana komunal," tegasnya.Harian Israel Yediot Aharonot memberitakan bahwa pertemuan yang ditunda kemarin diduga kuat terkait erat dengan masalah transfer dana pajak 300 juta shekel kepada Pemerintah Palestina (PA)Israel menagih pajak untuk Palestina di perlintasan perbatasan dan pelabuhanLantas, dana tersebut ditransfer kepada PA di bawah kesepakatan ekonomi yang diteken berbarengan dengan Perjanjian Oslo.
Penerimaan (pendapatan) Palestina berkisar 3,5 miliar-5 miliar shekel atau USD 1,04 miliar-USD 1,48 miliar (sekitar Rp 9,05 triliun-Rp 12,9 triliun) per tahunDana itu lantas masuk ke dalam anggaran tahunan Palestina.
Menteri Ekonomi Palestina Hassan Abu Lebda langsung mengecam keputusan SteinitzDia memperingatkan bahwa Israel bakal melanggar kesepakatan internasional jika tak mau menatransfer dana tersebut"Dana itu merupakan hak rakyat Palestina," ujarnya kepada Agence France-Presse"Setiap penundaan transfer dana itu jelas pelanggaran atas hak-hak rakyat PalestinaIsrael harus memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi ancamannya," lanjutnya.
Sebelumnya, Hamas dan Fatah mencapai rekonsiliasi soal bersama-sama mewujudkan kemerdekaan PalestinaKedua kelompok dan faksi utama di Palestina tersebut akan meneken kesepakatan damai pekan iniHamas yang selama ini menguasai Jalur Gaza dinilai memiliki dasar perjuangan untuk menghancurkan negara Yahudi tersebut
Hamas dan Fatah mempertimbangkan soal perlunya membentuk pemerintahan persatuan interimPemerintah sementara itu akan menggelar pemilu akhir tahun iniIsrael mengancam akan memberikan sanksi kepada Palestina sebagai respons atas kesepakatan damai dengan Hamas itu
PM Palestina Salam Fayyad menyatakan telah menjalin hubungan dengan semua kekuatan internasional untuk menghentikan keputusan Israel tersebut"Ancaman (Israel) tidak akan menggentarkan kami untuk melanjutkan proses rekonsiliasiIni kebijakan kami dan kami akan bekerja lebih keras untuk menghentikan perpecahan (antara Hamas dan Fatah) sesegera mungkin," tegasnya seperti dilansir Reuters
Palestina juga tergantung pada bantuan negara donor, termasuk ASNegeri adidaya tersebut menegaskan bahwa nasib bantuan bagi Palestina kelak ditentukan oleh bentuk pemerintahan persatuan yang akan dibentuk dengan semangat rekonsiliasi
Dalam pernyataan di depan kabinet, PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya atas ide rekonsiliasi tersebutDia menyatakan rekonsiliasi tersebut seharusnya mengkhawatirkan dunia internasional yang mendambakan perdamaian di Timur Tengah
"Perdamaian bisa terwujud dengan mereka yang ingin hidup secara damai bersama kamiBukan dengan mereka yang ingin menghancurkan kami (Hamas, Red)," tegas NetanyahuRencananya, Netanyahu akan terbang ke Inggris dan Prancis pekan ini untuk berbicara dengan para pemimpin negara kedua negara tersebut
Sementara itu, petinggi Palestina diundang ke Kairo, Mesir, untuk upacara penandatanganan rekonsiliasiMesir adalah mediator rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.
Juru Bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah, menuturkan bahwa butuh waktu sekitar 6 minggu untuk membentuk pemerintahan baruPemerintah tersebut akan diisi orang-orang independen yang tidak mempunyai keterkaitan dengan kedua pihak, Fatah dan HamasPihak asing tidak punya alasan untuk memboikot pemerintahan baru tersebut(AFP/Rtr/AP/cak/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadhafi Tawarkan Gencatan Senjata
Redaktur : Tim Redaksi