Resolusi Syria Terganjal Rusia, AS-Eropa Teken Sanksi

Minggu, 01 Mei 2011 – 14:14 WIB
DAMASKUS - Bara revolusi terus membakar masyarakat SyriaRepresi militer rezim Presiden Bashar al-Assad, yang telah menewaskan lebih dari 600 jiwa, tak sampai menciutkan nyali massa

BACA JUGA: Kadhafi Tawarkan Gencatan Senjata

Mereka malah memperkuat tuntutan dari semula reformasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan menjadi desakan supaya Assad mundur.

Tidak hanya itu, pasca serangan militer di Kota Daraa, 100 km selatan Damaskus, yang menewaskan 120 orang akhir pekan lalu,  rezim Assad menuai kecaman dari dunia internasional
Dewan Keamanan (DK) PBB pun mengadakan pertemuan darurat untuk membahas resolusi baru untuk Syria pada Kamis lalu (28/4).

Tapi, sanksi gagal dijatuhkan kepada Syria

BACA JUGA: William-Kate Pilih Tunda Bulan Madu

Ada penolakan dari Rusia, Tiongkok, dan Lebanon atas resolusi DK PBB yang diusulkan Prancis, Inggris, Jerman, dan Portugal tersebut
Mereka mengusulkan agar seluruh 15 anggota DK ramai-ramai mengecam kekerasan di Syriah dan minta segera diakhiri

BACA JUGA: Pandai Mainkan Emosi, Sukses Belah Oposisi

Malah Prancis mengusulkan adanya "langkah tegas" bila Assad menolak seruan untuk mengakhiri kekerasan atas demonstran.

Rusia yang menentang keras usul itu beralasan bahwa krisis yang terjadi di Syria belum mengancam perdamaian dan keamanan internasionalBila PBB langsung intervensi, bisa berakibat pada munculnya Libya kedua"Ancaman nyata keamanan di Syria justru bisa datang dari campur tangan pihak luar," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Alexander PankinDia mengingatkan pendekatan serupa bisa berakibat perang saudara.

Kendati begitu, AS dan Eropa menjatuhkan saksi baru Jumat lalu (29/4)Dengan meluasnya kekerasan (militer terhadap demonstran) di Syria, Washington memblokir dan membekukan aset milik adik Assad, yakni Maher al-Assad, komandan Divisi Bersenjata Ke-4 militer SyriaSanksi sama dikenakan kepada beberapa pejabat puncak dan dinas intelijen Syria.

"Kami terus mengutuk keras aksi-aksi yang telah dilakukan pemerintah Syria terhadap rakyatnyaKekerasan harus segara diakhiri," kata Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.

Selain membekukan aset, Presiden Barack Obama juga melarang  transaksi finansial aset dengan para tokoh penting Syria tersebutSanksi itu berlaku pula untuk Ali Mamluk, direktur Badan Intelijen Syria; dan Atif Najib, mantan kepala intelijen di Provinsi Daraa, pusat unjuk rasa dan kekerasan politik.

Direktorat Intelijen Syria secara keseluruhan (atas nama lembaga) juga dikenai sanksiTidak hanya ituTentara Garda Revolusi Iran ikut masuk dalam daftar sanksi karena berperan besar dalam memberikan dukungan material kepada pemerintah Syria dalam menumpas unjuk rasa.

"Tindakan Iran mendukung rezim Syria jelas telah bertentangan dengan kemauan rakyat di negeri itu," tegas Gedung PutihSebelumnya, Garda Revolusi telah dikenai sanksi Washington karena mendukung terorisme.

Kebijakan baru pemerintahan Obama itu melarang pula warga atau individu AS bertransaksi dengan pemerintah SyriaKetentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh entitas yang berasal dari AS.

Washington telah berulang-ulang mendesak Assad untuk mengubah arah kebijakannya, proreformasi, serta mengizinkan warga Syria mendapatkan hak-hak politik dan HAM merekaHanya, AS memang tak sampai mendesak agar Assad turun.

Sebelumnya, Washington menjatuhkan sanksi di era Presiden George WBush pada 2005Ketika itu, AS menuding Damaskus terlibat dalam pembunuhan mantan Perdana Menteri (PM) Lebanon Rafiq Hariri.

Uni Eropa (UE) juga menjatuhkan sanksi kepada Syria Jumat laluUE menjatuhkan embargo senjataSelanjutnya, blok beranggotakan 27 negara Eropa itu menyiapkan sanksi tambahan kepada rezim Assad.

"Kami mempertimbangkan tindakan lebih lanjut yang tepat dengan tujuan mendesak perubahan segera pada kebijakan pemerintah Syria," tegas Kepala Kebijakan UE Catherine Ashton.

UE juga memutuskan untuk menghentikan segala kesepakatan ekonomiItu akan menutup peluang bagi Syria untuk melakukan hubungan dagang dengan UE"Kami juga akan meninjau semua aspek kerja sama dengan pemerintah Syria selama ini," tutur Ashton.

Program kerja sama UE dan Syria senilai EUR 210 juta atau USD 310 juta (sekitar Rp 2,7 triliun) setiap tahunItu berupa hibah dan pinjaman bunga lunak.

Menurut para diplomat UE, langkah (kebijakan) lain yang bisa segera dikenakan pada Syria termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan (cekal) ke luar negeri atas para pejabat negara tersebut yang terlibat dalam represi terhadap pengunjuk rasa.

Pembahasan sanksi oleh para diplomat UE tersebut berlangsung lebih lama daripada perkiraanInggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol malah ingin agar dikirim "pesan jelas" kepada rezim Assad supaya menghentikan kekerasan atas demonstran"Tetapi, sejumlah kecil negara anggota tidak ingin tindakan yang terlalu cepat (diambil) untuk Syria," kata salah seorang diplomat(cak/dwi/ito/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Marty: Hubungan RI-Tiongkok Kini di Tingkat Tertinggi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler