jpnn.com - SAMARINDA - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Isran Noor mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan di tanah air untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Gubernur Kalimantan Timur itu menegaskan bahwa para penyelenggara negara tidak boleh korupsi.
"Kalau ada gejala kepala daerah yang mau melakukan korupsi, kami minta lakukan langkah preventif atau pencegahan," kata Isran Noor dalam keterangan resmi di Samarinda, Rabu (22/3).
BACA JUGA: Mantan Kades di Karimun Ini jadi Tersangka Korupsi Dana Desa
Isran sepakat bahwa maraknya korupsi akan menjadi tanda kegagalan sebuah negara. "Korupsi itu merampas hak rakyat dan hak para pewaris bangsa. Para penyelenggara negara tidak boleh melakukan korupsi. Karena kalau masih ada korupsi, maka tujuan negara pasti gagal," kata Isran Noor.
Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan bahwa capaian kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kaltim sudah tergolong baik.
BACA JUGA: Buron Sejak 2015, Terpidana Korupsi Ditangkap Tim Tabur Kejati NTT
"Capaian rata-rata MCP kita 82 poin. Terbilang bagus karena di atas angka nasional yang 80 poin, tetapi kita akan terus berbenah agar lebih baik lagi," kata Sri.
MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA: 3 Tersangka Korupsi Retribusi Sampah Dijebloskan ke Tahanan
MCP menargetkan delapan cakupan intervensi.
Mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa/kelurahan.
"Dari sini kami juga masih akan belajar. Mudah-mudahan ada best practise yang bisa kami pelajari," ucapnya.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan enam peran penting kepala daerah.
Pertama, mewujudkan tujuan negara.
Kedua, menjamin stabilisasi politik dan keamanan.
Ketiga, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha.
Kelima, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Keenam, mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.
"Karena itu, peran kepala daerah sangat-sangat penting," kata Firli Bahuri.
Dia juga berharap Indonesia bebas dari korupsi. Sebab, jika masih terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tujuan negara untuk rakyat adil dan sejahtera tidak mungkin bisa diwujudkan. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi