jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) mengomentari mengenai sidang kabinet paripurna di Istana Negara yang membahas program makan siang gratis dari calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara Timnas AMIN Angga Putra Fidrian mengaku bingung karena pembahasan makan siang gratis dibahas di era Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Riset Real Count KPU, Timnas AMIN Temukan Banyak Bukti Penggelembungan Suara Paslon 02
Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan belum mengumumkan pemenang pemilihan presiden 2024-2029.
“Seharusnya ketika beda pemerintahan ada tim sendiri dan baiknya dilakukan setelah resmi pengumuman KPU. Kenapa buru-buru banget, jangan-jangan memang ada sesuatu,” ucap Angga saat dihubungi, Kamis (29/2).
BACA JUGA: Timnas AMIN: Logaritma Sistem KPU Di-setting untuk Menangkan Paslon Tertentu
Menurut dia, pembahasan program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran di istana saat era Jokowi memang mencerminkan hal tidak pantas dan tak beretika.
“Memang etik sudah menjadi permasalahan kita dari awal, dan ini salah satu, dan harus transparan juga Pak Prabowo menunjuk tim transisinya siapa sehingga masyarakat bisa menakar,” kata dia.
BACA JUGA: Belum Menyerah, AMIN Siap Melakoni Putaran Kedua Pilpres 2024
Dia menyarankan apabila nanti program itu dijalankan, Prabowo mesti menujuk timnya sendiri. Bukan dengan melibatkan Jokowi.
“Yang harusnya menentukan siapa yang menyusun tim transisinya juga Pak Prabowo, bukan malah Pak Jokowi. Jadi malah melegitimasi kemenangan Pak Prabowo si menurut saya,” tuturnya.
Sebelumnya, program makan siang gratis dari calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
"Dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk makan siang (gratis), tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia seusai mengikuti sidang.
Mengenai fakta bahwa perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait perolehan suara Pilpres 2024 yang belum final, Bahlil mengatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Bahlil menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi, dan rancangan saja. (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi