jpnn.com, JAKARTA - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan mobil kepresidenan oleh Biro Umum Sekretariat Negara dilakukan karena mobil yang ada sudah tidak memadai alias sering ngadat.
Hal itu disebabkan usia kendaraan berpelat RI 1 tersebut rata-rara sudah melewati batas, di atas 10 tahun. Bahkan berbagai fitur yang ada di kendaraan VVIP itu sudah ada yang bermasalah.
BACA JUGA: Warga Papua Terluka, Fahri Heran Jokowi Tidak Marah
"Mobil dinas Bapak Presiden sudah melebihi waktunya, dan mobil itu adalah mobil khusus, contohnya anti peluru dan lain-lain," kata Heru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (22/8).
Mantan pejabat Provinsi DKI Jakarta itu menceritakan pengalaman ketika mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi kunjungan kerja ke Bali. Waktu itu ada fasilitas di mobil tersebut yang tidak normal sehingga dicari pengganti. Namun waktu itu tidak ada gantinya yang memenuhi syarat keamanan.
BACA JUGA: Saran buat Presiden Jokowi sebelum Pilih Menkominfo untuk Kabinet Baru
"Harusnya diganti dengan mobil yang persyaratannya sama. Dan ini kami tidak memilikinya dan sudah wajarlah mobil sudah lebih dari 10 tahun. Umur elektronik dan suku cadangnya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kira-kira begitu," tutur Heru.
BACA JUGA: Mercedes Benz Sudah Siapkan Mobil Kepresidenan Jokowi yang Lebih Keren
BACA JUGA: Forum Pendiri Partai Demokrat Ikut Usulkan Calon Menteri ke Jokowi
Saat ini, kendaraan kepresidenan yang tersedia ada 8 unit, semuanya jenis Mercedes Benz S600. Namun jumlah itu harus dibagi lagi antara presiden dengan wakil presiden. Dengan kepadatan agenda Jokowi, persediaan itu tidak mencukupi lagi.
Terkait jumlah pengadaan mobil kepresidenan tersebut, Heru menyebutkan akan dilakukan secara bertahap. Namun detailnya Setneg yang mengetahuinya.
"Nanti ditanyakan ke Setneg, tapi kami kan bertahap, tentu kami memahami bahwa keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lainnya. Besok kan beli mungkin dua, tahun depan tambah dua," tambah Heru.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa di Depan Istana Merdeka Minta Ketegasan Jokowi soal Kasus Papua
Redaktur & Reporter : Adil