jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tampaknya tidak ingin parlemen disalahkan sepenuhnya karena ada beberapa anggota dewan yang membawa keluarga saat kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Ia menuding, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla juga melakukan hal yang sama.
Menanggapi itu, Mensesneg Pratikno mengatakan, untuk presiden dan wapres sudah sesuai dengan aturan yang ada. Yaitu dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia.
BACA JUGA: Curigai Dana Desa Dimainkan untuk Pilkada
Di sana ada ketentuan standar pelayanan pengoordinasian pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya ke luar negeri. Karena itu tidak ada aturan yang dilanggar presiden dan wapres. “Ya ada aturannya begitu,” ujar Pratikno di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9).
Menurut Pratikno, selama ini kunjungan kenegaraan presiden ke luar negeri selalu diatur sehingga tidak membawa terlalu banyak orang yang tidak sesuai bidang kerjanya. Anggota rombongan yang diajak, tegasnya, disesuaikan dengan fungsinya masing-masing.
BACA JUGA: KMP Digembosi, Prabowo Kok Lembek Belum Berani Tampil?
“Selama ini kami lakukan perampingan luar biasa pada tim advance dan rombongan delegasi juga sangat terbatas, kecuali wartawan. Tim advance keluar negeri kami cut hampir separuh dibandingkan tradisi yang ada selama ini. Makanya format rombongan dimulai dengan personel siapa yang perlu dilakukan,” papar Pratikno.
Pratikno menjelaskan, rombongan yang dibawa presiden dan wapres disesuaikan dengan negara yang akan dituju.
“Misalnya kami rancang ke Timur Tengah di dalam misinya, lebih banyak ekonomi. Makanya anggota kabinet yang terlibat spesifik terkait ekonomi,” tandas Pratikno. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Masih Abu-Abu, PAN Bisa jadi Strategi KMP Curi Kursi di Pemerintahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... E-PUPNS, Sosialisasi Kurang tapi Sudah Ngadat
Redaktur : Tim Redaksi