jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan memitigasi isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang santer menerjang berbagai sektor.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan terus melakukan langkah mitigasi dan mediasi.
BACA JUGA: Ekonomi Digital Bakal Terus Tumbuh, Meski Valuasi Turun & Diterjang Gelombang PHK
"Sehingga bisa menghindari kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) salah satunya dengan mendorong dialog bipartit," ungkap Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat (11/11).
Ida mengatakan telah meminta kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dan timnya untuk melakukan langkah mitigasi dan mediasi.
BACA JUGA: Ganjar Tegaskan Tidak Ada PHK Massal Industri Tekstil di Jateng
"Juga mengajak membicarakan itu secara bipartit di internal perusahaan. Banyak perusahaan yang menyampaikan kondisinya tertentu biasanya mereka konsultasi Ditjen PHI dan Jamsos," kata Ida.
Sebelumnya, beberapa perusahaan dikabarkan akan melakukan relokasi pabrik dari Banten ke Jawa Tengah pada tahun depan.
BACA JUGA: Isu PHK Besar di Industri Tekstil, Kemenkeu Beberkan Sejumlah Fakta
Menurut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten relokasi tersebut dapat berdampak pada ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut serta terjadi efek domino kepada masyarakat di sekitar lokasi lama.
Dalam acara itu sebelumnya Menaker Ida menuturkan bahwa kondisi pasar kerja Indonesia mulai pulih setelah mengalami dampak COVID-19.
Ida menyoroti terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 4,2 juta orang, terjadi penurunan angka pengangguran sebanyak 0,68 juta oranh.
Di sisi lain, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,83 persen dibandingkan tahun lalu. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul