jpnn.com, JAKARTA - Mantan Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf yang juga merupakan Politikus NasDem, Irma Suryani meminta Kementerian Kesehatan membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR.
Termasuk mengenai penetapan harga dan yang melatarbelakangi perubahan harga tes PCR.
BACA JUGA: Geger Bisnis Tes PCR, Luhut Binsar Sampaikan Pesan Khusus untuk Devi Pandjaitan
"Untuk itu Kemenkes harus mendengar suara publik agar membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR, penetapan harga dan apa yang melatari perubahan-perubahan kebijakan terkait harga," kata Irma, Sabtu, (6/11).
Dengan adanya penjelasan, kata dia, isu PCR tidak dipolitisasi dan menjadi liar.
BACA JUGA: Soal Mafia PCR, Bara JP: Jangan Menggiring Opini, Buktikan
Karena ada indikasi masalah PCR ditarik ke arah perombakan kabinet.
"Kemenkes sebagai kementerian yang berwenang dalam kebijakan ini harus berani memberikan penjelasan supaya isu ini tidak liar menjadi politis dan merugikan Pak Jokowi sebagai presiden yang telah memberikan amanah," katanya.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Kejanggalan soal Tes PCR Harus Diusut Tuntas
Selain itu kata dia, para relawan Jokowi hendaknya menahan diri untuk tidak membuat gaduh isu pengelolaan PCR.
Apalagi isu tersebut tendendius dan terkesan sengaja menggiring opini publik.
Kegaduhan tersebut menurutnya mengganggu fokus dan konsentrasi pemerintah dalam penanganan pandemi.
"Yang membuat saya makin heran kok bisa bisanya beberapa relawan ikut-ikutan menambah kegaduhan. Enggak cerdas dan justru mencederai kepercayaan presiden pada menteri yang bekerja mencari vaksin, mendorong obat terapi murah untuk Covid-19," katanya.
Apalagi menurutnya isu reshuffle dihembuskan hanya karena sang menteri memiliki yayasan kemanusian yang sahamnya cuma 6 persen di perusahaan yang diframing mendapat cuan dari bisnis PCR.
Padahal menurutnya keuntungan yayasan kemanusiaan itu kembali lagi digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Yang kebelet menggantikan dan pingin naik jadi menteri, sebaiknya tunjukkan kinerja pada tupoksinya, jangan gunakan Jokowers sebagai batu loncatan," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil