jpnn.com, JAKARTA - Isu kebebasan beragama tampaknya sepi dalam wacana publik selama masa kampanye dan debat kedua capres. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu tersebut tidak memberi dampak elektoral pada kedua pasangan capres dan cawapres.
“Isu ini sepi karena memang tidak memberi dampak elektoral secara signifikan. Beda dengan isu ekonomi atau hal lain yang memberi sumbangan signifikan pada elektoral," kata mantan Komisioner Komnas HAM RI Roichatul Aswidah dalam seminar Vox Point Indonesia bertajuk "Isu Kebebasan Beragama Sepi di Panggung Pilpres," di Jakarta, Minggu (31/3).
BACA JUGA: Mayjen (Purn) Saurip Kadi Komentari Prabowo: Na’uzubillahiminzalik
Menurut Aswidah, isu kebebasan secara substantif sangat penting. Pasalnya, kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga negara yang harus ditagih komitmen pada kedua Capres.
BACA JUGA: Debat Capres Sesi Keempat, Avner: Jokowi Terbukti Menguasai Permasalahan
BACA JUGA: Jokowi Yakin Mengulangi Kemenangan Besar di Sulawesi Selatan
Menurut dia, sama seperti isu HAM lainnya, kebebasan beragama di Indonesia hampir jarang menjadi isu politik utama.
"Ini sebenarnya harus kita dorong bagaimana isu ini menjadi perhatian karena sebenarnya HAM itu ya berkaitan dengan hak yang melekat pada manusia yang wajib dijamin oleh negara. Jangan sampai isu ini hanya laku di kalangan elite tetapi sepi di tengah nasyarakat,” jelasnya.
BACA JUGA: Politikus PDIP: Diplomasi ala Prabowo Ketinggalan Zaman
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini di tengah masyarakat adalah soal agama dalam konteks yang lain yaitu mengentalnya politik identitas.
"Ini sangat berbeda ketika kita bicara soal isu kebebasan beragama. Dan kita seharusnya menghindari adanya politik identitas seperti sekarang ini,” kata Aswidah.
Sementara itu, Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handoyo Budhisejati menambahkan kebebasan beragama di Indonesia harus menjadi catatan kedua pasangan calon.
Menurut Handoyo, sejauh ini dirinya melihat bahwa kedua kubu sama-sama sebagai negarawan, sama-sama Pancsilais, komitmen pada isu ini sangat kuat.
“Ada catatan pada petahana misalnya selama 4 tahun terakhir banyak gereja dibakar, ada yang dipersekusi, intoleransi menguat, pelarangan ibadah yang menuntut tindakan tegas pemerintah. Sebaliknya di kubu oposisi ada kelompok yang dianggap intoleran berada di barisan pendukung yang tentu harus menjadi catatan serius," pungkas Handoyo.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Saefudin: Timses Capres dan Pejuang Honorer K2 Mirip Kerjanya
Redaktur & Reporter : Friederich