jpnn.com, JAKARTA - Kisruh isu rencana kudeta kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai memberi sinyal ada ketidakberesan yang terjadi di internal partai berlambang mercy tersebut.
"Ada dua fenomena yang muncul terkait apa yang disampaikan AHY soal kudeta," ujar Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek Ustaz H. Rizal Maulana, dalam keterangannya, Jumat (5/2)
Pertama, kata Ustaz Rizal, publik menjadi tahu ada kisruh di internal PD, di mana ada empat faksi yang tidak mempercayai kepemimpinan AHY sebagai Ketum PD.
Kedua, tudingan yang diberikan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, menjadi semacam 'promosi' gratis'. Karena disebut-sebut kudeta itu dilakukan untuk mendukung pencalonannya sebagai capres 2024 mendatang.
BACA JUGA: Insan Muda Demokrat Indonesia: Jangan Ganggu AHY!
"Sejumlah pendiri dan mantan pengurus PD menyatakan dukungannya kepada Moeldoko untuk menjadi Ketum DPP PD, bahkan Capres 2024. Ini menunjukkan Moeldoko memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas untuk jadi memimpin partai, bahkan menjadi Capres," ucapnya.
Menurut Ustaz Rizal, hal tersebut tentu menjadi stimulan tersendiri bagi popularitas bagi mantan panglima TNI tersebut.
BACA JUGA: SBY Juga Jenderal, Strateginya Lebih Matang Ketimbang Moeldoko
Ketua Forum Silaturrahmi Dakwah Kebangsaan ini lebih lanjut menyimpulkan, rumor kudeta yang digaungkan AHY justru melahirkan polemik dan cenderung lebih banyak merugikan PD serta dirinya sendiri.
"Karena persoalan yang seyogyanya bisa diselesaikan secara internal, malah menjadi konsumsi publik. Masyarakat jadi tahu bahwa di dalam PD ada masalah hingga menimbulkan faksi dan melahirkan ketidakpercayaan pada kepemimpinan AHY," katanya.
Rizal menduga, kegagalan AHY dalam pilkada DKI 2017 dan kegagalan sejumlah kader pada Pilkada 2020, menjadi salah satu dasar merebaknya distrust kepada PD di bawah kepemimpinan AHY. Situasi ini bisa berlanjut ke degradasi PD dalam pemilu dan Pilkada 2024.
Rizal menyarankan agar PD banting stir dengan memperbaiki postur dan gaya berpolitik. Termasuk restrukturisasi sampai di tingkat pucuk pimpinannya. Agar bisa mengangkat citra partai dari keterpurukan yang terus tergerus.
Di sisi lain, Rizal mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menanggapi isu rencana kudeta kepemimpinan AHY.
"Keterangan Mensesneg Pratikno bahwa Presiden Jokowi tidak akan membalas surat permintaan klarifikasi tentang tudingan rencana kudeta AHY dari kursi Ketum PD oleh Jenderal Purn. Moeldoko sudah klir, " katanya.
Menurut Ustaz Rizal, hal itu memperkuat fakta kegiatan yang dilakukan Moeldoko bersifat personal sehingga Presiden Jokowi tidak perlu tahu segala urusan pribadi Moeldoko.
"Dalam hal ini juga tidak perlu dikait-kaitkan dengan urusan kenegaraan dan kebangsaan yang kini sedang fokus dilaksanakan oleh Presiden Jokowi," pungkas Ustaz Rizal. (gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang