JAKARTA - Pemerintah dibawah kepemimpinan SBY-Boediono dinilai oleh aktivis lingkungan belum menunjukan kepeduliannya terhadap isu kerusakan lingkunganPemerintah hanya menjadikan isu lingkungan sebagai alat pencitraan semata
BACA JUGA: Kapolri Janji Tindak Pengibar Bintang Kejora
Atas dasar itulah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut masyarakat Indonesia belum merdeka dari buruknya kondisi lingkungan.“Isu lingkungan hanya jadi alat politik pencitraan, isu lingkungan dibajak untuk melanggengkan kelompok bisnis tertentu yang ingin menggali sumber daya alam kita
Diterangkan Berry, pihaknya cukup mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui beberapa kementerian terkait pengelolaan lingkungan hidup
BACA JUGA: Polisi Disogok di Depan SBY dan Kapolri
Namun Berry menilai hal tersebut masih bersifat parsialMantan Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan dua periode ini menambahkan, kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin hari justru semakin buruk
BACA JUGA: Biasa Saja, Mega Tak Hadir di Upacara Istana
Kerusakan hutan yang ada di Kalimantan dan bahkan baru-baru ini terjadi di Papua semakin parah dengan adanya perlakuan terhadap hutan yang berorientasi bisnisTak hanya hutan, kota besar juga semakin tidak nyaman dari segi lingkungan.“Sungai-sungai tercemar, sumber-sumber air masyarakat sudah rusak dan tercemarHutan-hutan ditebangi tanpa terkendali dan jelas terlihat ada ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alamHarusnya hak setiap warga negara untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang bersih ini belum bisa terpenuhi, masyarakat Jakarta misalnya harus bertarung dengan polusi, dan masyarakat sekitar tambang harus menghadapi lingkungan yang tercemar limbah,” cetusnya.
Terkait solusi dari kerusakan lingkungan yang masih terus terjadi di Indonesia, aktivis kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan ini berharap pemerintah menghentikan semua izin pengelolaan sumber daya alam yang merusak lingkunganKemudian, penghentian pengrusakan tersebut diiringi dengan pembenahan lingkungan hidup yang sudah mengalami degradasi.
“Ini sesuai dengan Tap MPR No 9 Tahun 2011 yaitu mereview kebijakan sektoral yang ada saat ini dan kemudian mendorong adanya satu kebijakan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alamLangkah kongkretnya, kita bisa menghitung kembali sumber daya ekonomi kita kemudian hitung daya dukung lingkungan dan hitung kebutuhan bangsa ini untuk membangun sehingga terlahir konsep pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadlian,” katanya(tas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ancaman Keamanan Nasional Makin Meluas
Redaktur : Tim Redaksi