jpnn.com - JAKARTA - Komisi XI DPR hari ini (23/8) menjadwalkan rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI). Agendanya antara lain pembahasan Anggaran Tahunan BI (ATBI) 2016.
Namun, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun menyebut ada persoalan dalam ATBI 2016. Menurutnya, persoalan itu bisa membuat komisi keuangan dan perbankan DPR tak mau meloloskan ATBI 2016.
BACA JUGA: Perekonomian Bali di Ambang Krisis, Ini Ulasannya
“Ada hal-hal di ATBI 2016 yang jadi sorotan kami. Dan ini masalah serius,” ujarnya melalui layanan pesan singkat, Minggu (22/8) malam.
Misbakhun lantas menguraikan persoalan yang ada di ATBI. Misalnya pelaksanaan operasi moneter yang selama ini terkesan setengah hati.
BACA JUGA: Market Share Semen Merah Putih Meningkat
“Terlihat ada konflik kepentingan yang membuat BI sebagai bank sentral setengah hati dalam melakukan operasi moneter. Padahal ini penting untuk mengamankan target nilai tukar di UU APBN,” ujarnya.
Karenanya Misbakhun akan meminta Badan Pemeirksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas operasi moneter yang dilakukan BI. “Kami akan minta audit khusus operasi moneter BI,” lanjutnya.
BACA JUGA: Asyik, Warga Jogja Kini Bisa Nikmati Pertalite
Persoalan lainnya adalah masalah pencetakan uang. Misbakhun meminta BI terbuka soal proses pencetakannya, pemasok kertas dan tintanya, hingga pengamannya. “Karena DPR harus mengawasi sistem pembayaran di BI,” tandasnya.
Yang tak kalah penting adalah keberadaaan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI). Menurutnya, yayasan itu melakukan banyak kerja sama dalam hal pengelolaan kegiatan bisnis di BI. “Menjadi rawan karena orientasinya profit,” ucapnya.
Mantan pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan itu menegaskan, selama BI tak bisa menjelaskan persoalan-persoalan itu maka ATBI 2016 bisa terganjal. “Banyak hal yang harus dijelaskan oleh BI,” pungkasnya.(ara/JPG/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Ayam Pedaging dan Telur di Depok Terus Meroket
Redaktur : Tim Redaksi