jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Itet Tridjajati Sumarijanto mengecam pengedar vaksin palsu.
Ia pun meminta Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), agar bersama-sama mendorong kementerian/lembaga terkait melakukan sidak di rumah sakit negeri dan Swasta yang telah menggunakan vaksin palsu.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati Ini Titip Pesan Soal UU Tax Amnesty
"Vaksin palsu adalah kejahatan kemanusiaan, yang merusak masa depan anak-anak bangsa,” kata Itet di Jakarta, Selasa (28/6).
Menurutnya, ada indikasi keterlibatan oknum-oknum atau mafia dalam kasus vaksin palsu. Bisa saja para distributor, Kemenkes dan BPOM. Pasalnya, kasus tersebut sudah terjadi selama 13 tahun. Tetapi tidak terendus ke publik.
BACA JUGA: Mantan Kapolri Ingatkan...Tak Hanya Tito yang Lompat Generasi
"BPOM juga belum memiliki UU yang jelas. Polisi kan bertindak kalau ada laporan dari BPOM, kalau tidak ada laporan mana bisa bertindak,” katanya.
Dia mempertanyakan alasan rumah sakit swasta dibolehkan membeli langsung dari penjual swasta. Seharusnya, kata dia, pembelian dilakukan satu pintu resmi supaya mudah diawasi.
BACA JUGA: Inilah Penilaian Mantan Kapolri Era Gusdur Tentang Tito Karnavian
Artinya sistem pembelian dan distribusi harus diubah. Satu pintu resmi untuk yang membeli dan satu pintu resmi untuk distributor. Pembelian dan distributor harus dipisah. Terserah namanya apa,” katanya.
Ia juga mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mesti mengambil persoalan vaksin palsu ini dengan melakukan terobosan untuk mengubah sistem menajemen pengadaan obat, khususnya vaksin.
Ia berharap Kemenkes secepatnya memberi informasi secara terbuka kepada publik, Rumah Sakit tentang pihak mana yang telah menggunakan vaksin palsu.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Please, Jangan Berantas Teroris dengan Pendekatan Perang
Redaktur : Tim Redaksi