jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) Riyanto Agung Subekti alias Itong meminta rekan-rekannya jangan hanya menggerutu. Pilihannyan hanya dua. Bangkit melawan atau tertindas dalam perbudakan.
"Seluruh honorer jangan hanya diam menunggu bintang jatuh. Sudah terbukti, hingga akhir 2018 yang dikeluarkan Keppres hanya untuk dokter, dokter gigi, dan bidan PTT (pegawai tidak tetap)," kata Itong kepada JPNN, Senin (24/12).
BACA JUGA: Habibah jadi Contoh Militansi Pendukung Prabowo - Sandiaga
Sedangkan honorer K2 teknis lainnya seperti tenaga kesehatan (perawat, dan lainnya), administrasi kantor, tenaga kebersihan, Satpol PP, penjaga Dam, penjaga pasar dan masih banyak lainnya, tidak jelas nasibnya.
Mereka adalah honorer K2 yang belum bernasib baik saat mengikuti rekrutmen CPNS 2013 dan bisa jadi karena tergolong honorer tak beruang.
BACA JUGA: Ingat ya, Bukan Hanya SBY yang Peduli Nasib Honorer
"Kenapa bisa begitu? Ya karena rekrutmen CPNS honorer K2 tahun 2013 sarat dengan kecurangan dan teramburadul sepanjang sejarah," sergahnya.
Lalu, honorer K2 tenaga teknis ini mau dikemanakan. Kalau memang tidak dipakai atau digunakan tenaga dan pikirannya kenapa pemerintah ini selalu mengulur-ulur sampai lima tahun sejak pasca-tes 2013 yang lalu.
BACA JUGA: Bu Titi Honorer K2 Sudah Malas Komentar
Itong berfoto bersama Presiden Jokowi saat HGN 2018. Foto: Istimewa for JPNN.com
Bila pemerintah tidak ada niat baik terhadap mereka, lanjutnya, kenapa para honorer tenaga teknis K2 ini nasibnya digantung tanpa tali. Tenaga dan pikirannnya dibutuhkan tapi kesejahteraannya nyaris diabaikan. "Ini urusan perut, ini urusan nasib hajat hidup rakyat honorer," tegasnya.
Itong menambahkan, seluruh honorer di Indonesia sangat kecewa dengan ketidakadilan ini. Kenapa para honorer yang telah lama mengabdi dan aktif menjalankan tugas secara terus menerus justru terdepak dan tersingkirkan.
Sebagai pelaku sejarah saat mengawal SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 hingga mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 56 Tahun 2012 saat Presiden SBY, Itong mengaku tahu betul bagaimana ketidakadilan itu terjadi. Honorer K2 tua yang berjuang justru ditendang.
"Bukan kami iri, hal seperti ini tidak bisa diacuhkan dan tidak bisa dibiarkan. Keadilan harus ditegakkan. Kami tidak akan patah arang, karena kami sudah terlanjur basah. Ya mandi sekalian," tuturnya.
Apapun yang terjadi honorer K2 akan terus berjuang. Walaupun dalam rasa kecewa lantaran kebijakan pemerintah yang kurang bijak ini. Kecurangan semakin subur, mafia calo PNS bak cendawan tumbuh di musim hujan. "Apa jadinya kalau persekongkelan terorganisir dan terselubung ini dibiarkan," seru Itong.
Perjuangan ini, lanjutnya, bukan hanya untuk nasib guru honorer K2. Perjuangan ini untuk honorer yang lain. Lebih-lebih untuk honorer yang telah mengabdi untuk negeri ini tapu belum diakui statusnya yaitu honorer non kategori.
"Mudah-mudah keprihatinan kami khususnya para honorer K2 tua segera bisa terjawab setelah Pilpres 2019 nanti. Semoga Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dengan kemenangan sejati," tuturnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak SBY Memberikan Perhatian Penuh kepada Honorer
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad