jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), Iwan Sulaiman Soelasno meminta publik tidak sinis menyikapi kantor desa mirip Istana Merdeka.
Kantor desa yang dimaksud berada di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Bandar Lampung.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Kantor Desa Ada yang Dibakar Gara-Gara Bansos
Menurutnya, semua pihak jangan terburu–buru sinis dan mengkritik tanpa melihat sejauh mana aturan dalam penggunaan dana desa.
Iwan menambahkan, perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa Cempaka dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terkait bangunan kantor desa mirip dengan Istana Merdeka tersebut.
BACA JUGA: BEM Seluruh Indonesia Bergerak ke Istana Merdeka
Misalnya, kata Iwan, apakah pembangunan kantor itu telah menjadi keputusan hasil musyawarah desa, dan menggunakan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang melibatkan sepenuhnya warga desa setempat.
“Kalau memang ini kesepakatan warga desa yang dihasilkan dari musyawarah desa (musdes) maka semua pihak harus menghargai hasil musdes sebagai forum tertinggi warga desa," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (24/11).
BACA JUGA: Gus Menteri Beri Wejangan Penggunaan Dana Desa
Menurut Iwan, bila kemudian dengan anggaran pembangunan Rp 400 juta yang bersumber dari dana desa ini pengerjaannya dilakukan melalui PKTD sebagaimana menjadi amanat pemerintah soal prioritas penggunaan dana desa, maka hal itu sah–sah saja.
"Artinya, masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan kantor desa ini dan mendapatkan upah yang pantas sesuai yang diatur dalam skema PKTD," ungkap Iwan.
Dia menjelaskan, kasus pembangunan kantor desa di Desa Cempaka ini hendaknya menjadi evaluasi bagi pemerintah di semua tingkatan untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan.
“Ini bukti ya lemahnya pembinaan dan pengawasan desa secara berjenjang dari pusat, provinsi sampai kabupaten seperti diamanatkan UU Desa," kata Iwan.
Dia berharap semoga saja tidak hanya selesai di tingkat kritik yang disampaikan ke media massa.
Namun, ia berharap soal pembangunan kantor desa ini bisa diagendakan di parlemen, DPD RI misalnya untuk dibahas bersama Kemendagri.
"Karena masih banyak desa–desa di Indonesia ini yang kantor desanya sangat tidak layak dalam menunjang pelayanan publik," pungkas Iwan.
Akhir-akhir ini publik digegerkan dengan sebuah bangunan kantor desa yang bagian depannya tampak mirip dengan Istana Merdeka tempat Presiden Jokowi bekerja dan bermukim.
Kantor desa yang ramai menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial tersebut terletak di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Bandar Lampung.
Cibiran publik termasuk kritikan juga datang dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Senator asal Jawa Timur itu mengkritik pembangunan kantor desa yang terkesan mewah itu lantaran menggunakan dana desa.
Menurutnya, dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy