jpnn.com, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat (Jabar) masuk daerah paling rawan gangguan di Pilkada 2024.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Jabar diyetapkan sebagai provinsi dengan rawan gangguan Pemilu tertinggi ke-4 dari seluruh provinsi ke Indonesia.
BACA JUGA: Anggota Bawaslu RI Puadi Ingatkan Jajaran Profesional Tangani Dugaan Pelanggaran Pilkada
Terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta jajarannya di Provinsi Jabar untuk mulai memetakan langkah mitigasi risiko terhadap wilayah tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan langkah pemetaan itu dilakukan dalam rangka mencegah munculnya dugaan pelanggaran di pelaksanaan Pilkada 2024.
BACA JUGA: Lolly Suhenty Instruksikan Jajaran Bawaslu di Daerah Publikasi Kerja-Kerja Pengawasan
Lolly berharap pemetaan itu menjadi acuan yang dapat dipedomani seluruh stakeholder.
"Pemetaan kerawanan itu sangat penting untuk pegangan semua pihak. Seluruh stakeholder harus kerja sama agar semua berjalan lancar dan hal yang buruk tidak terjadi lagi," ungkap Lolly dikutip,
Kamis (25/7).
BACA JUGA: Bawaslu Temukan Banyak Kasus Kelalaian Saat Coklit Pilkada 2024
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Jabar pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 204 juta pemilih atau mencapai 17,5 persen dari total keseluruhan.
Hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang.
"Pemetaan ini diluncurkan lebih dini bukan tanpa tujuan. Jika penyelenggara, pemilih, aparat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, maka dipastikan pemilihan akan berjalan lancar," terang Lolly yang juga Anggota Bawaslu Provinsi Jabar masa jabatan 2018-2022.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI ini menambahkan, jika penyelenggara, pemilih, aparat serta para stakeholder tidak bekerja maksimal dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.
Lolly mencontohkan seperti masifnya hoaks di media sosial hingga terjadi gesekan antarmasyarakat yang berbeda pilihan.
"Untuk itulah pemetaan kerawanan ini hadir. Fungsinya sebagai salah satu pendukung agar nantinya pesta demokrasi berjalan lancar," tegas Lolly.
Dia menambahkan data-data dalam pemetaan ini bisa digunakan oleh stakeholder untuk mencegah hal yang kurang baik. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi