jpnn.com - jpnn.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota Cirebon kini menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang berskala besar.
Dinas tersebut berisi peningkatan status Kantor Lingkungan Hidup dan meleburnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
BACA JUGA: Diurus Provinsi, SMA/SMK Tetap Tarik Iuran Siswa
Namun, dinas sebesar itu tidak memiliki pucuk pimpinan. Dalam mutasi kemarin, kursi Kepala DLH sengaja dikosongkan. Tentu bukan tanpa alasan hal itu dilakukan tim penilai kinerja Kota Cirebon.
Ketua Tim Penilai Kinerja Kota Cirebon Drs Asep Dedi MSi mengatakan, Kepala DLH sengaja dikosongkan. Untuk kegiatan sehari-hari, pucuk pimpinan dijabat Pelaksana Tugas (Plt) yang diemban Sekretaris DLH Ir Agung Sedijono MSi.
BACA JUGA: Tamu Datang Siang Malam, Minta Jabatan
“Posisi Plt sama seperti Kepala DLH. Diperbolehkan mengatur keuangan dan kegiatan selama belum ada pucuk pimpinan,” terangnya kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Senin (16/1).
Pria berkacamata yang juga Sekretaris Daerah Kota Cirebon itu menjelaskan, DLH merupakan dinas besar dengan setumpuk kegiatan.
BACA JUGA: Duh..Ganteng-ganteng Begal, Sadis Lagi
Namun, lanjut Asep Dedi, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon memiliki berbagai pertimbangan saat mengambil kebijakan mengosongkan kursi Kepala DLH. Alasannya, dalam waktu dekat akan digelar open bidding atau lelang terbuka pejabat eselon dua. Waktunya sekitar bulan April atau Mei 2017.
Dalam kurun waktu beberapa bulan kedepan, akan ada pejabat eselon dua memasuki masa pensiun. Untuk itu, diperlukan pengisian jabatan dengan sistem open bidding.
Meskipun menjadi jabatan penting, Kepala DLH tetap tidak akan terisi sampai ada pemenang lelang pejabat promosi pada beberapa bulan ke depan.
Asep Dedi menerangkan, kekosongan kursi Kepala DLH merupakan bagian dari strategi agar dalam masa open bidding berikutnya, diikuti banyak pejabat eselon tiga. Pasalnya, kalau kursi kosong itu untuk staf ahli walikota, tidak akan menjadi menarik bagi pejabat.
“Kalau kursi kosongnya Kepala DLH, open bidding pasti menarik. Kalau kursi kosong staf ahli walikota, open bidding menjadi kurang menarik,” ucapnya dengan senyum.
Asep Dedi menjelaskan, sepanjang tahun 2017 ini ada banyak pejabat eselon dua memasuki masa pensiun. Jumlahnya mencapai empat orang. Karena itu, pada sepanjang tahun ini open bidding akan berjalan panjang.
Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, open bidding menjadi bagian dari syarat untuk mencari pejabat promosi eselon dua.
Saat empat pejabat eselon dua pensiun di tahun 2017 ini, otomatis harus ada pergantian dari pejabat promosi.
“Terpenting memenuhi syarat, seluruh pejabat eselon tiga di lingkungan Pemkot Cirebon khususnya, berhak ikut open bidding,” tukasnya.
Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai untuk setingkat pejabat eselon dua, masih dibutuhkan satu orang eselon dua.
Karena itu, jabatan Kepala DLH masih kosong. Pasalnya, ada satu pejabat eselon dua di lingkungan Pemkot Cirebon yang diberhentikan sementara. (ysf)
Redaktur & Reporter : Soetomo