jpnn.com - MENDAGRI Tjahjo Kumolo menyoroti beberapa hal penting yang belakangan menyita perhatian masyarakat. Pertama, kata Mendagri, terkait penguatan dolar terhadap rupiah.
“Ini tidak hanya menimpa negara kita, tapi juga seluruh negara-negara di dunia,” ujar Mendagri dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara dalam Upacara Bendera, Senin (28/9), di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 , Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Cegah Korupsi, Kemenhub Luncurkan Aplikasi Ini
Dampak dari penguatan kurs dolar ini, lanjut Mendagri, tentu sangat dirasakan bagi pihak yang memiliki hutang dalam US Dolar. Namun, Mendagri optimistis tren penguatan dolar terhadap mata uang dunia, termasuk rupiah, akan kembali normal.
Meski demikian, Mendagri tetap meminta agar semua pihak waspada dalam mengantisipasi gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. “Yang kita khawatirkan PHK yang mulai mengancam di sejumlah perusahaan,” ujar Mendagri.
BACA JUGA: Gubernur BI tak Ikut Jumpa Pers di Istana
Hal kedua yang disoroti Mendagri yaitu terkait faktor kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Meski belum bisa ditentukan dengan pasti hingga kapan kekeringan berlangsung, Mendagri tetap optimistis Indonesia tidak akan melakukan impor beras dan bahan pangan lainnya.
Alasannya, masih ada dua kali panen di beberapa provinsi yang diharapkan mampu untuk mencukupi stok beras dalam negeri. “Hasil pembicaraan saya dengan Mentan (baca: Menteri Pertanian) kemarin bahwa satu tahun ini kita belum pernah impor beras. Semoga kita tetap mampu untuk mempertahankan untuk tidak melakukan impor, baik beras, cabe, bawang, maupun garam," tandas Mendagri.
BACA JUGA: Indriyanto Ingin KPK Dibubarkan Kalau Revisi Terealisasi
Ketiga, Mendagri lagi-lagi menyoroti terkait penyerapan anggaran. Mendagri memerintahkan seluruh pejabat ataupun staf Kemendagri yang sedang bertugas di daerah agar proaktif mengingatkan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendorong optimalisasi penyerapan anggaran.
Hingga saat ini Provinsi yang tingkat penyerapannya paling rendah, ujar Mendagri, yaitu Povinsi Kalimantan Utara. Namun demikian, Mendagri optimis penyerapan anggaran di seluruh daerah akan optimal.
“Dari hasil monitoring, termasuk beberapa kali lawatan ke daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, termasuk Kalimantan Timur yang akan saya kunjungi, semua meyakinkan bahwa penyerapan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa di atas 80 persen,” papar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan terkait percepatan penyerapan dana desa. Apalagi, kata Mendagri, untuk tahun depan dana desa yang akan ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke desa-desa melalui pemerintah kabupaten mencapai angka Rp 40,8 triliun.
Padahal bila dilihat hingga saat ini dana desa yang baru terserap masih di bawah 40%. Untuk itu, Mendagri meminta di sisa waktu yang tinggal 3 (tiga) bulan penyerapan terus dioptimalkan. “Agar terus dimonitor terkait dana desa, agar pertumbuhan ekonomi di daerah bisa berjalan dengan baik.” tegas Mendagri.
Tidak hanya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lanjut Mendagri, penyerapan Kemendagri sendiri juga masih rendah. Karenanya, Mendagri mendorong seluruh pejabat dan staf untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
Berdasarkan laporan dari pejabat eselon II, Mendagri optimistis penyerapan akan mencapat di atas 80%. “Untuk itu, Sekjen agar terus memantau (terkait penyerapan anggaran ini),” tambah Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga meminta agar dipersiapkan terkait pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2016. Hal-hal yang bersifat rutin, ujar Mendagri, harus mulai dihilangkan. “Program kegiatan tidak harus dilakukan di Jakarta, tapi dibagi ke seluruh daerah agar merata dan bisa cepat berjalan dengan baik,” urai Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri kembali mengingatkan tentang arti penting upacara bendera, yang di dalamnya terdapat penghormatan kepada Bendera Merah Putih, pengucapan teks Pancasila, dan pembacaan Pembukaan UUD 1945. “Agar setiap keputusan yang dibuat oleh pemeritah, khususnya Kemendagri sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila,” jelas Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, Pembacaan Pembukaan UUD 1945 untuk mengingatkan kita bahwa inti dari Pembukaan UUD tersebut merupakan prinsip-prinsip bernegara.
“Harus terus kita junjung dalam setiap menyusun UU atau membuat kebijakan-kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri,” papar Mendagri.
Untuk itu, Kemendagri sudah menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan dan Desa untuk melakukan Upacara Bendera secara rutin setiap Hari Senin.
Bahkan, Mendagri juga sudah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan seluruh SD/SMP/SMA termasuk sekolah sederajat agar setiap Senin melakukan Upacara Bendera.
“Ini penting karena sudah ada Sekolah SMP –SMA yang kepala sekolahnya melarang muridnya melakukan penghormatan Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti di Jawa Tengah,” cerita Mendagri. (Puspen Kemendagri/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Beli Delapan Kapal Baru, Segini Anggarannya...
Redaktur : Tim Redaksi