jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman bersuara lantang atas sikap Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), Nusron Wahid.
Dia mengancam akan menggugat Nusron yang berstatus pejabat negara tapi juga merangkap menjadi ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ahok Bakal Kalah Dari Risma kalau Berpasangan dengan...
"Saya akan menyiapkan langkah hukum, kalau sampai penetapan calon pasangan Pilkada DKI, ternyata Nusron belum juga mengundurkan diri," kata Habiburokhman seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group), Kamis (15/9).
Habiburokhman mengatakan, alasan Nusron yang berlindung atas nama Presiden Jokowi, tidak bisa dibenarkan.
BACA JUGA: Koh Ahok Dengar nih, Kalau tak Cuti Bakal Didiskualifikasi
Sebagai pejabat negara, keterlibatan Nusron dalam tim kampanye Ahok jelas melanggar melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pasal 70 ayat (1) b jelas-jelas disebutkan jika dalam kampanye calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Polri dan anggota TNI," katanya.
BACA JUGA: Alasan Demokrat Gamang Dukung Sandiaga-Mardanis
Dengan terlibat dalam tim pemenangan Ahok, menurut dia, Nusron sangat berpotensi mengabaikan tugasnya mengurusi persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Fokus Nusron jadi terbagi dua karena urusan politik. Imbasnya kinerja dia di BNP2TKI menjadi tidak optimal.
Habiburokhman mengingatkan, hingga kini masih banyak permasalahan TKI yang belum terselesaikan. Salah satunya seperti jaminan pelindungan TKI di Arab Saudi dan Malaysia.
Dia pun menyarankan kepada Nusron untuk mengundurkan diri saja atau dicopot dari jabatannya.
"Nusron harus menunjukan sikap ksatria. Atau Presiden Joko Widodo harus segera memecat Nusron karena dia digaji negara sebagai Kepala BNP2TKI itu untuk ngurus TKI bukan untuk ngurus Pilkada Jakarta," tegasnya.
Sebelumnya, permintaan mengundurkan diri juga disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Arteria Dahlan dan Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana.
"Daripada muncul polemik, memang baiknya Pak Nusron mundur sebagai BNP2TKI sehingga bisa lebih konsentrasi," kata Dadang.
Terpisah, Nusron tetap kukuh dengan pendiriannya. Ia mengatakan, tak masalah rangkap jabatan dilakukan sepanjang orang tersebut bisa membagi waktu.
"Saya misalnya, sejauh ini saya merasa bisa membagi waktu. Di BNP2TKI, saya memang mendapatkan amanah dari Pak Jokowi, itu yang saya jalankan semaksimal dan sekuat tenaga saya. Di Partai Golkar, saya juga diberikan amanah di salah satu jabatan. Dan itu bisa saya jalani tanpa mengganggu tugas saya di BNP2TKI," kata Nusron, Kamis (15/9). (rmol/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Diingatkan soal Posisi Nusron Wahid Jadi Ketua Tim Pemenangan
Redaktur : Tim Redaksi