jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kubu Fadli Zon menggelar musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum, Jumat (13/3). Dalam Munas IX HKTI yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan itu, Fadli kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2020-2025.
Sebagaimana siaran pers HKTI kubu Fadli Zon, munas bertema Sinergi untuk Daulat Pangan itu dihadiri 26 dewan pimpinan daerah (DPD) atau pengurus tingkat provinsi. Ke-26 DPD HKTI itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
BACA JUGA: Fadli Zon: Pak Jokowi Sayang Ahok
Fadli saat menyampaikan pidato inaugurasi usai kembali terpilih ketua umum HKTI 2020-2025 menyatakan bahwa di tengah situasi sulit seperti saat ini yang dibutuhkan adalah kerja sama berbagai pihak untuk mendorong kemajuan petani dan sektor pertanian. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, sektor pertanian terbukti mampu menjadi bumper saat Indonesia dilanda krisis 1997-1998 justru.
“Namun, kini situasinya telah berbeda. Berbagai komoditas pertanian yang saat krisis 1998 dulu bisa jadi bantalan penahan krisis, kini harganya malah jatuh,” tutur Fadli yang menjadi ketua umum HKTI pengganti Prabowo Subianto pada Munas 2015.
BACA JUGA: Gantikan Prabowo Pimpin HKTI, Fadli Zon Langsung Tebar Janji
Lebih lanjut Fadli menyinggung soal desa yang semestinya menjadi daya dukung pertanian. Dahulu, katanya, desa bisa jadi bantalan krisis karena orang yang kehilangan pekerjaan di kota bisa pulang kembali ke kampung halaman untuk bertani.
Kini, Fadli mempertanyakan daya dukung desa. “Jatuhnya harga komoditas pertanian dan serta rusaknya infrastruktur produksi di perdesaan membuat desa tak lagi bisa dijadikan bantal penahan krisis,” ulasnya.
Selain itu Fadli juga berbicara soal dualisme HKTI. Saat ini selain ada HKTI kubu Fadli, ada pula kepengurusan yang dipimpin Moeldoko.
Fadli menjelaskan, rakernas terakhir HKTI telah memberinya mandat untuk menjajaki proses rekonsiliasi dan reunifikasi. Sebab, dualisme kepengurusan selama ini telah menyulitkan sejumlah pengurus HKTI di daerah.
“Akhirnya jadi kurang optimal dalam membantu para petani. Demi kemaslahatan kaum tani, kita berharap bisa ada reunifikasi,” ujar Fadli.
Wakil ketua DPR periode 2014-2019 itu menegaskan, motif rekonsiliasi dan reunifikasi HKTI tidak boleh untuk kepentingan politik pragmatis, melainkan harus demi petani. "Jadi, pembahasan mengenai reunifikasi ini dibuka guna mengembalikan soliditas HKTI dalam mendukung kemajuan petani dan pertanian Indonesia,” imbuh Fadli.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni