jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bandung Oded M. Danial menandatangani nota kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan RI terkait sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem transportasi massal bernama Sutri Nama dan Indobus di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (8/10).
Dalam nota kesepakatan tersebut, Kota Bandung akan menjadi daerah percontohan pembangunan sistem transportasi tersebut atau pilot project bersama empat kota lainnya di Indonesia, yakni Kota Makassar, Kota Pekanbaru, Kota Batam, dan Kota Semarang.
BACA JUGA: Pemdaprov Jabar Gelar Pendidikan Layanan Khusus di LPKA Kelas II Bandung
Menurut Emil –demikian Ridwan Kamil disapa, nota kesepakatan tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka itu, dia mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak terkait yang sudah menjadikan Kota Bandung sebagai daerah percontohan.
“Sebagai penerima manfaat, kami mengucapkan terimakasih atas kebaikan yang sedang berlangsung. Yang memang kewajiban bersama sebagai pemerintah yang mempunyai tupoksi yang sama melayani masyarakat,” kata Emil saat memberikan sambutan.
BACA JUGA: Hari Penglihatan Sedunia 2019: Orang Tua Diminta untuk Menjaga Mata Anak dari Ancaman Gadget
“Kami berterimakasih karena Kota Bandung, Jawa Barat sebagai percontohan untuk memulai transportasi publik berbasis bus,” tambahnya.
Sutri Nama atau Sustainable Urban Transport Indonesia Nationally Appropriate Mitigation Action merupakan program yang bertujuan membangun sistem transportasi perkotaan sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim akibat efek gas rumah kaca. Nantinya, kebijakan transportasi dan proyek infrastruktur dibangun secara berkelanjutan dan didukung oleh program nasional tranportasi perkotaan.
BACA JUGA: Jalin Sinergitas dengan Para Sarjana Komunikasi
Sedangkan, Indobus atau Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project merupakan komponen teknis tambahan dari program Sutri Nama. Tujuannya adalah memberikan bantuan teknis kepada kota percontohan untuk melaksanakan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dengan lajur khusus.
Adapun pihak pelaksana kegiatan adalah Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang berada di bawah koordinasi Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
GIZ merupakan Tim Teknis Jerman yang dimandatkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Republik Federal Jerman melalui BUMB, Pemerintah Kerajaan Inggris Raya, dan Irlandia Utara melalui BEIS, serta Konfederasi Swiss yang diwakili oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss untuk melaksanakan program tersebut.
Melalui nota kesepakatan pilot project Sutri Nama dan Indobus tersebut diharapkan seluruh pihak dapat menjalankan peran dengan optimal, sehingga seluruh kota-kota di Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim, khususnya melalui kebijakan transportasi.
Emil juga mengatakan, kondisi perhubungan kota-kota metropolitan Tanah Air saat ini masih mengandalkan kendaraan pribadi. Jika kondisi tersebut dibiarkan, kemacetan luar biasa yang berdampak pada kegiatan ekonomi akan mengancam.
“Kita pahami metropolitan-metropolitan di Indonesia ini kalau hanya mengandalkan kendaraan pribadi hanya tinggal menunggu waktu pasti akan terjadi kemacaten luar biasa yang mengganggu ekonomi,” katanya.
Untuk menindaklanjuti program BRT, yang targetnya bisa beroperasi satu setengah tahun lagi ini, kata Emil, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan rute dan pengadaan bus.
“Langkah berikutnya adalah melakukan implementasi rute-rute dan pembelian bus yang nanti difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi menjelaskan, pihaknya berkomitmen dan konsisten dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum, termasuk BRT melalui moderninasi bus. Hal ini diharapkan bisa menjadi pilihan masyarakat dalam bertransportasi.
“Sekarang pertumbuhan di kota-kota itu selalu dengan kemacetan-kemacetan, selalu dikeluhkan demikian,” kata Budi.
Oleh karena itu, komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan layanan angkutan umum mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kedua, untuk meningkatkan kualitas udara, karena selama ini polusi udara dan efek gas rumah kaca diakibatkan oleh polusi dari transportasi darat.
“Yang jarang dipahami oleh kita semuanya. Masyarakat kurang begitu paham tentang polusi udara yang diakibatkan —90 persen penyumbang polusi udara disebabkan oleh transportasi darat,” ucapnya.
“Sudah saatnya sekarang ini komitmen kita Indonesia dan juga komitmen dunia juga Indonesia untuk mendorong Indonesia untuk memperbaiki kualitas angkutan unum. Tujuannya, memperbaiki kualitas udara, untuk mengurangi angka kecelakaan, dan juga untuk efisiensi dan efektivitas di mana selalu bicara kalau ada kemacetan pasti bicara menyangkut kerugian karena memang penggunaan BBM yang berlebih,” kata Budi mengakhiri.(*)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi