jpnn.com, SAMARINDA - Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) batal diresmikan pada Rabu (12/3).
Pembatalan peresmian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyusul ketidaksiapan Pemerintah Kota Bitung sebagai tuan rumah peresmian sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang dilaksanakan di tempat itu.
BACA JUGA: Ketua BP Isyaratkan Batam Akan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus
Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kaltim Fuad Assadin, saat dikonfirmasi terkait rencana peresmian proyek industri di Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur (Kutim), itu.
“Semula rencana peresmian KEK MBTK akan dilaksanakan bersama-sama dengan KEK Bitung dan Morotai. Tapi dari Pemerintah Bitung sendiri ternyata belum siap untuk minggu ini,” ungkap Fuad.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Berharap KEK Arun Bisa Dikembangkan
Pemerintah Kota Bitung mengusulkan peresmian dilaksanakan akhir Maret mendatang. Perubahan rencana itu akan disampaikan langsung Pemerintah Bitung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.
“Karena ada perubahan, ya mau bagaimana lagi. Kami sendiri siap-siap saja kalau memang peresmian jadi dilakukan minggu ini. Sekarang informasinya sih akhir Maret baru bisa mereka (Pemerintah Bitung) lakukan,” ujarnya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tanyakan Perkembangan Batam
Menurut dia, sejauh informasi yang dia dapatkan, mundurnya peresmian sejumlah proyek strategis itu bukan karena faktor ketidaksiapan infrastruktur atau pembangunan proyek KEK Bitung atau Morotai di daerah itu. Namun lebih kepada hal-hal teknis.
“Di Bitung katanya tempat peresmian saja belum mereka tentukan. Makanya kami mau berkoordinasi terkait itu saja enggak bisa,” tegas dia.
Mundurnya jadwal peresmian itu juga ditengarai karena faktor padatnya jadwal kegiatan presiden. Apalagi saat ini adalah tahun politik. Dari sisi massa, peresmian beberapa proyek yang dilakukan di Bitung terbilang cukup sedikit.
“Kami ini sekadar menunggu kalau bisa diresmikan. Mungkin barangkali Pak Presiden banyak pekerjaan dan agenda, sehingga peresmian ditunda dulu,” tuturnya.
BACA JUGA: Kaltim Sumbang Rp 500 T dari Migas, Dana Perimbangan Hanya Rp 20 T
Usulan peresmian KEK Maloy sejatinya telah cukup lama diajukan. Usulan pertama dilakukan pada Agustus 2018. Rencana itu kemudian ditunda ke September 2018 dengan alasan masih ada beberapa hal teknis yang disiapkan.
Tiba September, usulan itu kembali molor pada Februari 2019. Dengan alasan jadwal Presiden Jokowi yang masih sangat pada, akhirnya rencana itu diundur pada 12 Maret 2019. “Saat dialihkan ke Bitung, ternyata Bitung enggak siap. Sekarang kita kena imbas," katanya.
Untuk mengundang presiden pada sebuah peresmian proyek memang tidak mudah. Ada banyak standar operasional prosedur (SOP) yang mesti disiapkan pemerintah daerah. Dari keamanan hingga prosedur kegiatan yang dilaksanakan harus benar-benar disiapkan.
“Itu yang mungkin belum siap dari Pemerintah Bitung. Kami saja kalau mendadak mendatangkan Pak Presiden, ya pasti kelimpungan juga. Tapi untungnya hanya teleconference saja,” ucap Fuad.
Semula, Pemprov Kaltim merencanakan melakukan kegiatan teleconference di Kantor Gubernur Kaltim. “Itu sudah jadi arahan dari pusat. Kami enggak bisa apa-apa,” imbuhnya.
Peresmian KEK MBTK dinilai perlu dilakukan segera. Agar kegiatan ekonomi dan pembangunan di tempat tersebut dapat segera dimulai. Terutama dalam sisi pelayanan. Contohnya pelayanan imigrasi.
“Pelayanan imigrasi bisa dioperasikan di situ. Termasuk pelayanan bea dan cukai. Seperti pelayanan imigrasi, di situ ada pajak yang bisa jadi insentif daerah,” sebutnya.
Sementara jika perusahaan beroperasi di luar KEK MBTK, maka akan dikenakan beban pajak dan beban biaya penuh. Sementara bila beroperasi di KEK Maloy, setidaknya akan ada pemotongan yang dapat diberikan kepada setiap perusahaan.
“Itu yang dicari perusahaan supaya bisa beroperasi. Apalagi lahan di situ (KEK MBTK) sudah disiapkan. Tinggal sewa saya kira. Kalau belum diresmikan, lalu apa dasar melaksanakan itu. Pajak itu urusannya dengan nasional. Jadi ada pelayanan khusus," tuturnya.
Geliat pembangunan di KEK MBTK baru akan mulai benar-benar dilaksanakan setelah kawasan itu diresmikan. Pasalnya, sudah ada beberapa perusahaan yang mengurus izin operasional di tempat itu. Namun belum dapat bergerak lantaran belum kunjung diresmikannya kawasan itu.
“Kalau yang tahu memang saya sudah ada beberapa perusahaan yang mengurus izin. Tinggal menunggu peresmian KEK MBTK sebelum beroperasi. Sekarang kami tunggu saja waktu peresmiannya,” ucap Fuad.
Dari sisi sarana-prasarana, disebut Fuad, sudah tidak ada masalah. Mulai kantor, infrastruktur jalan, pelabuhan, hingga gerbang KEK Maloy telah dibangun. “Kalau yang belum ada tinggal saluran pembuangan limbah perusahaan. Itu segera dibangun. Untuk yang lain-lainnya, saya kira sudah ada semua," ungkapnya.
Adapun pembangunan sejumlah fasilitas lain di area KEK MBTK, secara bertahap akan dibangun oleh perusahaan yang beroperasi di tempat itu. “Perusahaan yang akan mengelola segala macam yang ada di kawasan itu,” ujar dia.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Segera Mencairkan Kekurangan Dana Bantuan Masyarakat NTB
Sebelumnya, Bupati Kutim Ismunandar meyakinkan, pihaknya telah siap menyelenggarakan peresmian KEK MBTK. Kapan saja pemerintah provinsi dan pusat memintanya. Menurut dia, saat ini peresmian KEK Maloy tinggal menunggu kesiapan provinsi.
Semua sarana-prasarana yang diminta Dewan Ekonomi Nasional telah disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Antara lain sertifikat tanah, pintu gerbang KEK Maloy, fasilitas perkantoran, pelabuhan, dan infrastruktur jalan.
“Seperti server OSS (online single submission) juga sudah ada. BTS (base transceiver system) sudah ada. Jadi tidak ada black spot. Teleconference sudah bisa dilakukan,” ungkap dia.
Selain itu, dari sisi infrastruktur jalan menuju KEK MBTK, Ismu–sapaan akrab Ismunandar–juga meyakinkan sudah tidak ada masalah. Jalan menuju ke kawasan itu hampir semuanya telah tersedia. “Sekarang kegiatan pembangunan di sana sudah bisa dilakukan,” sebutnya. (*/drh/rom/k8)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Berharap Batam Tetap Terapkan Free Trade Zone
Redaktur & Reporter : Soetomo