jpnn.com, JAKARTA - Musim penghujan sudah datang, masalah banjir menjadi momok bagi masyarakat yang tinggal di bantaran kali. Sebab, di beberapa wilayah di DKI Jakarta dilintasi oleh sungai. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah menyebutkan, sebanyak 129 kelurahan di Jakarta yang terancam banjir pada musim hujan 2018/ 2019.
Lima wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu memiliki 268 kelurahan. Dengan demikian, kelurahan yang rawan banjir itu mencapai sekitar 48 persen dari total jumlah kelurahan yang ada. “Berdasarkan peta rawan genangan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 129 kelurahan titik daerah rawan genangan yang menjadi fokus untuk penanganan banjir,” kata Bambang di kantornya, Rabu (12/9).
BACA JUGA: Anggaran Penanganan Banjir Capai Rp 4,5 Triliun
Ia menyebutkan, 129 kelurahan tersebut harus mengantisipasi luapan sungai seperti sungai Angke, Pesanggrahan, Krukut, Ciliwung Kelurahan, Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama Kelurahan, Sunter, Cipinang Kelurahan, dan Cengkareng Drain.
Dari lima wilayah di Jakarta tersebut, kelurahan yang paling rawan banyak berada di Jakarta Selatan, menyusul Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. “ Kesiapan banjir ini kami identifikasi dampaknya seperti apa, kemudian kami turunkan surat keputusan dan buat estimasi perkiraan cuacanya. Kemudian kami juga siapkan orangnya, satgas,” ujarnya.
BACA JUGA: Banjir Mengancam, Pemprov DKI Malah Menyia-nyiakan Anggaran
Bambang mengatakan, kelurahan yang berpotensi banjir ini berada di daerah aliran sungai (DAS) yang belum dinormalisasi atau dilebarkan dan dibeton. Ia mengakui titik banjir dari tahun sebelumnya tak berkurang jauh. Itu terjadi terutama di DAS Ciliwung yang banjirnya cukup parah.
“ Sebetulnya sih berkurang, cuma kita mulai dari 2017, sudah dua tahun tidak melakukan normalisasi di Ciliwung,” ujarnya.
BACA JUGA: Putri Cantik Agung Laksono Basmi Nyamuk di Rumah Warga
Tertundanya normalisasi disebabkan ketidaksiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan bantaran sungai dari okupasi warga. Selama tertundanya normalisasi, BBWSCC tetap berupaya meminimalisasi faktor banjir dengan mengeruk sungai yang sedimentasi atau pengendapannya tinggi.
Di luar dari 129 titik rawan banjir akibat luapan sungai, Bambang juga mengingatkan akan potensi genangan di ruas-ruas jalan dan permukiman akibat buruknya drainase ketika hujan turun. “ Kami tidak bisa memprediksi pasti. tapi yang jelas kami update terus titik genangan yang akan terjadi dan tambahannya karena faktor drainase,” katanya.
Banjir diprediksi akan terjadi di puncak musim hujan 2018/2019 yaitu di Februari seperti di musim hujan sebelumnya. Sementara itu, Anggota Komisi D DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta muhamad Guntur mengatakan, telah mengalokasikan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2018 untuk penanganan program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran tersebut diambil dari pembatalan PMD untuk BUMD.
“Anggaran penanganan banjir ditambah Rp 356 miliar. Ini berasal dari sebagian PMD yang kita tolak untuk BUMD,” bebernya.
Guntur menyebutkan, salah satu anggaran untuk SKPD tersebut adalah untuk penanganan banjir di Jakarta. Hal itu, mengingat program tersebut menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Dia menyebutkan, pada penanganan banjir anggaran dialokasikan untuk pembebasan lahan sekitar bantaran kali di Jakarta, normalisasi kali, embung hingga membangun turap kali di seluruh DKI Jakarta. “ Kita ingin semua kali di Jakarta diturap dan lahan milik warga di sekitar bantaran kali akan dibebaskan dan diberikan ganti rugi semua,” terangnya.
Dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit, menurut Guntur DPRD DKI tidak mau mendengar lagi keluhan dari Pemprov DKI dalam menangani banjir di Jakarta. “ Kami tidak mau dengar ada lagi alasan Pemprov, tergenang karena ini, tergenang karena itu. Anggaran sudah kami berikan kepada Dinas SDA,” tegasnya.
Perlu diketahui, anggaran penanganan banjir semula senilai Rp 4,5 triliun. Jumlah itu kemudian dipangkas Rp.400 miliar menjadi Rp 4,1 triliun dalam rancangan APBD Perubahan 2018.
Pengurangan anggaran terdapat pada beberapa kegiatan, salah satunya yakni pembangunan sea water reverse osmosis (SWRO), dikurangi dari sembilan menjadi empat titik. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal senilai Rp 19 miliar juga dibatalkan karena gagal lelang. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNPB: Jakarta Makin Rentan Banjir
Redaktur & Reporter : Adil