jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung Prasetyo membantah telah muncul perintah dari Presiden Joko Widodo, menunda eksekusi mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Menurut Prasetyo, segala hal yang berkaitan dengan eksekusi mati sudah diserahkan Jokowi kepada Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Pastikan 12 Kementerian Bisa Gunakan Anggaran
"Karena kalau sudah grasi, itu semua kembali ke eksekutor," ujar Prasetyo di markasnya, Kamis (26/3).
Menyoal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan Bali Nine, Prasetyo mengatakan, itu sesuatu yang tidak lazim. Sebab, kata dia, keputusan presiden memberikan grasi itu tidak bisa digugat.
BACA JUGA: Manuver Golkar Kubu Agung Diprediksi Berujung Lengsernya Setya Novanto
Dia pun menyatakan, kuasa hukum tidak bisa menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan dalil-dalilnya. "Saksi ahlinya tidak ada," jelas Prasetyo.
Menurut dia, dasar melakukan eksekusi sudah kuat karena grasi sudah turun. Karenanya, eksekusi tetap akan dilakukan. "Yang pasti, eksekusi jalan terus," tambah mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung ini.
BACA JUGA: Masukan dari TNI Tetap Diharapkan Ungkap Penembakan Anggota di Aceh
Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung supaya putusan peninjauan kembali yang diajukan sejumlah terpidana bisa turun secepatnya."Agar saat eksekusi nanti bisa fair, artinya tidak ada proses hukum yang tersisa," ujarnya.
Lebih lanjut Prasetyo mengatakan, eksekusi mati bisa saja dilakukan menjelang, pada saat, atau setelah Konferensi Asia Afrika. "Saya mengacu pada proses hukumnya saja, narkotika itu tidak hanya masalah Indonesia saja tapi juga global," paparnya.
Menurutnya, kalau proses hukum selesai saat KAA, maka bisa dilakukan eksekusi saat KAA. "Kalau cepat diputuskan, kita cepat (eksekusi)," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angket Menkumham Terkait Nurani Fraksi, Bukan Persoalan Koalisi
Redaktur : Tim Redaksi