jpnn.com, MANOKWARI - Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik Harli Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Selasa (20/6/2023).
Harli ditunjuk untuk menggantikan Juniman Hutagaol. Pelantikan itu dipimpin langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin.
BACA JUGA: INW Minta Jaksa Agung Beri Penghargaan Kepada Kajati Jatim, Ini Alasannya
Jaksa Agung dalam keterangan resminya yang diterima ANTARA di Manokwari, mengatakan ada sejumlah tugas pokok yang harus segera dilaksanakan oleh Harli Siregar selama mengemban tugas di Papua Barat yaitu identifikasi seluruh persoalan guna mengakselerasi penyelesaian secara akurat, serta memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.
"Jaga netralitas personel dalam Pemilu 2024 dengan tidak menunjukkan keberpihakan, terlebih dengan cara menyalahgunakan jabatannya," tegas Burhanuddin.
BACA JUGA: Oknum Jaksa Diduga Peras Warga, Jaksa Agung Langsung Bereaksi Keras
Ia melanjutkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang baru harus meningkatkan sinergitas dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas.
Selain itu, proses penegakan hukum wajib diterapkan secara berkeadilan, profesional, dan bermartabat yang tetap mengacu pada hati nurani serta menjunjung tinggi integritas kejaksaan.
BACA JUGA: Jaksa Agung: Jangan Pamer Selama di Kampung Halaman
"Bangun sinergi dengan lembaga lainnya namun tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki," ucap dia.
Jaksa Agung juga berpesan agar Harli Siregar menghindari perbuatan menyimpang dan tercela dalam pelaksanaan tugas, dan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Pengawasan tersebut dilakukan dengan mempedomani Surat Jaksa Agung Nomor 3 tertanggal 17 Januari 2022 tentang meningkatkan pengawasan melekat pada satuan kerja.
"Saudara (Harli Siregar) harus bisa menjadi suri tauladan bagi seluruh jajaran saudara. Lakukan pengawasan melekat," ucap Burhanuddin.
Ia juga mengingatkan agar dalam penegakan hukum tidak hanya berorientasi terhadap punitif, melainkan memperhatikan instrumen korektif guna mewujudkan Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera.
Hal ini berkaitan dengan Papua Barat yang merupakan satu provinsi berstatus otonomi khusus (Otsus), oleh sebabnya perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Supaya masyarakat merasakan adanya keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Jaksa Agung.
Menurut dia janji dan sumpah jabatan yang telah diucapkan perlu diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas secara baik dan benar. Pejabat yang baru harus mengantisipasi intervensi pihak luar yang kemudian mengganggu penegakan hukum oleh kejaksaan.
“Jabatan itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, membawa seseorang itu mulia dan di sisi lain memberikan nestapa bagi orang yang mengembannya. Tergantung bagaimana seseorang menyikapi dan menjalankan," pesan dia.
Hadir dalam acara pelantikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Jakarta adalah Wakil Jaksa Agung, Ketua Komisi Kejaksaan RI, sejumlah Jaksa Agung Muda, staf ahli Jaksa Agung, serta pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean