jpnn.com - JAKARTA - Saat ini, anggota Komisi V DPR Anton Sihombing sedang memperjuangkan anggaran untuk pembangunan Jalan Lingkar Samosir sepanjang 145 KM, agar bisa masuk dalam alokasi RAPBN 2016, pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).
Anton mengatakan, jika nantinya disetujui menjadi jalan nasional, maka Pemprov Sumut tidak perlu lagi memikirkan dana pembangunan Jalan Lingkar Samosir dimaksud.
BACA JUGA: DPR Perjuangkan Bandara Madina, Silangit Tetap AP II
"Itu nanti jadinya dana dari APBN, bukan lagi dari provinsi," ujar Anton kepada JPNN kemarin (15/9).
Sebenarnya, pada pekan lalu kepada koran ini Anton sudah menyampaikan perjuangannya terkait pembangunan Jalan Lingkar Samosir dimaksud. Hanya saja, saat itu Anton belum mau memberikan keterangan detil, dengan alasan takut usulannya itu "diserobot" pihak lain. Maklum, di Senayan sendiri masing-masing anggota DPR berupaya memperjuangkan anggaran untuk daerah asalnya.
BACA JUGA: Lihat Nih...Penampilan Wali Kota Cantik Ini Bersaksi di Sidang Kasus Korupsi
Saat itu, Anton menyebut perkiraan awal pekan ini sudah ada kepastian sehingga bisa disampaikan ke publik lewat koran ini. Rupanya, hingga kemarin belum klir juga terkait dengan alokasi anggarannya. Karena itu, Anton juga belum mau membeber anggaran yang diusulkan untuk pembangunan jalan dimaksud. Alasannya sama, jangan sampai usulan anggaran itu "ditelikung" pihak lain.
"Anggarannya masih dibahas, belum klir. Ini akan dibahas hingga 23 Oktober," terang politikus Partai Golkar yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu.
BACA JUGA: Bayi Lahir dengan Usus Terburai, Jatungnya Bocor, Sedih...
Selain Jalan Lingkar Samosir, Anton mengatakan, dirinya juga mengusulkan anggaran di RAPBN 2016 untuk peningkatan jalan nasional Lingkar Danau Toba, sepanjang 345 kilometer.
Dijelaskan, pihaknya serius memperjuangkan Jalan Lingkar Danau Toba ini, lantaran destinasi wisata andalan Sumut itu infrastrukturnya masih buruk. "Kita prihatin, infrastuktur Danau Tba tidak mendukung upaya pengembangannya sebagai obyek wisata level internasional," terangnya.
Alasan kedua, alokasi anggaran Dinas PU Pemprov Sumut sangat kecil, kalah dengan Dinas PU sejumlah provinsi seperti Maluku Tengah dan Sumatera Barat. "Saya heran dana Dinas PU begitu kecil. Usut punya usut...ya begitulah," ujarnya, tanpa mau melanjutkan.
Selain dua yang fenomenal itu, juga diusulkan dana di RAPBN 2016 dana untuk peningkatan sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Sumut. "Juga beberapa untuk irigasi di Tapanuli, seperti Taput. Juga beberapa pelabuhan/dermaga di Danau Toba," terangnya.
Selain itu, juga diusahakan akan ada dana alokasi khusus sebesar Rp 100 miiar untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayah Sumut.
Terpisah, anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro pesimistis pemerintah mampu mengejar target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, karena terjadi pemangkasan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang cukup fantastis pada usulan kebutuhan dalam RAPBN 2016, yakni Rp 24 triliun.
Menurut Nizar, dalam Rapat Kerja dengan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono diketahui anggaran Kementerian PU Pera berkurang 24 trilun, dari usulan Rp126,170 Trilun menjadi Rp102,554 triliun sesuai surat bersama menteri PPN/kepala bappenas dan menteri keuangan tanggal 15 april 2015 no s-228/mk.02/2015 dan no 0082/M.PPN/04/2015 tentang pagu indikatif dan rancangan awal RKP tahun 2016.
"Dengan turunnya anggaran Kementerian PU-Pera saya pesimis karena alokasi anggaran dari pagu indikatif tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur sesuai RKP tahun 2016 dan RPJMN 2015-2019," kata politikus Gerindra itu, Selasa (15/9). (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sinabung Meletus, Korban Jiwa Nihil
Redaktur : Tim Redaksi