jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai unggahan Jokowi: The King of Lip Service di akun Twitter Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) merupakan bagian dari kritik.
Menurut dia, dalam negara demokrasi, kritik merupakan untuk mengkoreksi suatu kebijakan dan seharusnya menjadi masukan bagi seorang pemimpin.
BACA JUGA: Begini Reaksi Jokowi Menjawab Kritik BEM UI soal The King of Lip Service
"Kritik juga mendapat perlindungan dari negara yang menganut demokrasi. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kritik dipidanakan," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Selasa (29/6).
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menilai kritik yang disampaikan BEM UI seharusnya dianggap normal dalam negara demokrasi.
BACA JUGA: AS Bujuk Keponakan Menonton Film Begituan, Setelah Itu, Sontoloyo
Kritik itu, kata dia, hendaknya dinilai sebagai koreksi terhadap Jokowi bahwa ada janjinya yang belum direalisasikan.
"Seharusnya Jokowi dan pendukungnya berterima kasih kepada BEM UI yang telah mengingatkan hal itu," ujar Jamiluddin.
BACA JUGA: Kasus Pembunuhan Laskar FPI oleh Oknum Polisi Memasuki Babak Baru
Dia juga menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu masih punya waktu merealisasikan janji sebelum masa jabatannya berakhir.
"Sehingga Jokowi saat purna bakti sudah tidak punya utang lagi kepada rakyatnya," ucap dia.
Jamiluddin juga meminta pendukung Jokowi tidak perlu kebakaran jenggot dengan menghujat balik para pengurus BEM UI.
"Dewasalah menerima kritik dan siaplah hidup berdemokrasi dengan segala ragam perbedaan pendapat," kata Jamiluddin.
Mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP itu menambahkan, bila Jokowi tidak memidanakan BEM UI atas unggahan The King of Lip Service, berarti presiden sudah meletakan fondasi berdemokrasi yang baik.
"Kritik bukan diberangus tetapi justru diakomodir untuk kemajuan bangsa dan negara," pungkas Jamiluddin. (cr3/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama