jpnn.com - NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan secara khusus mengalokasikan anggaran pengawasan dan pengamanan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nunukan dengan nilai anggaran pengawasan sebesar Rp 1,8 miliar, sementara anggaran pengamanan sebesar Rp 523 juta.
Ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para nelayan Indonesia yang pencari nafkah di kawasan laut dan sungai.
BACA JUGA: Waduh.. Beraatttt! Bandara Lombok Masih Ditutup
Anggaran tersebut muncul lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dialokasikan secara khusus oleh Pemkab Nunukan dalam mengimplementasikan program besar Bupati Nunukan Drs H Basri MSi dan Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani dalam Gerakan Membangun Ekonomi Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas). Oleh DKP, dana sebesar Rp 1,8 miliar dialokasikan lewat 7 kali patroli terpadu di kawasan laut. Selanjutnya, aktivitas pengamanan laut dilakukan 4 kali.
Dalam beberapa kali operasi terpadu, DKP menekan kepada nelayan-nelayan lokal melengkapi diri dengan kartu nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah nelayan mengikuti program-program yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, kartu nelayan dapat menjadi pembeda antara nelayan lokal dengan nelayan asing.
BACA JUGA: Konstruksi 5 Tower Emergency di Palangkaraya Rampung, Tapi...
Dokumen-dokumen wajib seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIPI) dan beberapa dokumen lainnya tak luput diperiksa. DKP Nunukan juga fokus melakukan pengamanan terhadap ikan-ikan mentah yang didatangkan dari negeri jiran Tawau, Malaysia.
Konsentrasi pengamanan berupa pemeriksaan kelayakan konsumsi ikan-ikan mentah yang beredar di pasaran. DKP turut rutin menggandeng Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) memeriksa kandungan zat-zat berbahaya yang berpotensi mengganggu kesehatan konsumen.
BACA JUGA: WNA Illegal Hendak Daftarkan Pernikahan, Eh.. Tertangkap
Operasi terpadu yang rutin digelar DKP melibatkan lintas sektoral. Dalam satu kali operasi, DKP melibatkan unsur TNI dan Kepolisian. Adapula backup tambahan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas memastikan tidak adanya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).
Operasi dimaksud juga dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran lintas negara yang dilakukan para nelayan dalam mencari nafkah di lautan.
Sementara di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindakop) Nunukan, dalam rangka meningkatkan penghasilan usaha mikro yang dilakukan masyarakat, Disperindagkop Nunukan memberikan perhatian penuh dengan menyerahkan sejumlah bantuan alat usaha kepada pelaku UMKM. Semua bantuan yang diberikan berupa alat usaha, bukan dana tunai.
Bantuan tersebut seperti timbangan digital bagi usaha makanan ringan atau cemilan khas Nunukan dan beberapa mesin penggiling yang diberikan kepada usaha perseorangan. Begitu juga dengan bantuan untuk kelompok usaha seperti alat spilit rotan, pengiras rotan dan beberapa alat pendukung usaha lainnya. Demikian juga usaha kerajinan tangan seperti menjahit.
Alat usaha yang diberikan merupakan usulan dari pemilik usaha itu sendiri. Selain bantuan alat, bidang UKMN juga memiliki program pelatihan dan sosialisasi kepada pengusaha dan anggota kelompok yang mendapatkan bantuan. Seperti sosialisasi cara mendapatkan nomor P-IRT bagi produk makanan yang dihasilkan. Utamanya makanan yang berbahan baku rumput laut.
Bantuan yang diberikan ke mulai dari 2012 hingga 2014. Sementara untuk 2015, ditiadakan lantaran APBD mengalami penyusutan. Sehingga, semua anggaran untuk program yang diusulkan terpaksa dihapus. Namun, bantuan yang bersumber dari APBN masih dapat diberikan. (*/rls/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ettdaah! Pensiunan Polisi Jadi Bandar Narkoba, Lihat Fotonya Yuk
Redaktur : Tim Redaksi