CIREBON - Subsidi jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) untuk tenaga kerja di luar hubungan kerja, hingga kini masih menjadi pro kontraHal ini membuat Dinsosnakertrans Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang sedianya pada Kamis atau Jumat kemarin menggelar rapat dengan 2 kabupaten tetangga, akhirnya gagal.
Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kota Cirebon Drs Maemunah MSi, saat dihubungi Radar membenarkan rencana pertemuan dengan 2 kabupaten terdekat dengan kota Cirebon gagal dilakukan
BACA JUGA: Takbir Iringi Gerhana Bulan Total
Namun, Maemunah tidak menyebutkan alasan gagalnya pertemuan, yang akan membahas pembagian kuota 1.100 tenaga kerja di luar hubungan kerja
BACA JUGA: Ibu Berdandan, Bapak Sibuk Masak
Terpisah, Direktur Eksekutif Komunal, Hery Susanto menganggap subsidi jamsostek bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja, adalah program yang tidak mengena
BACA JUGA: Diduga Korupsi, Sekretaris Bappeda Pessel Ditahan
Perlu diingat, bahwa tenaga kerja di luar hubungan kerja justru penghasilannya di bawah UMKSedangkan program itu membidik tenaga kerja yang memiliki penghasilan berstandar UMKKe depan, kata Hery, apabila program ini diberlakukan, justru mereka yang penghasilannya di bawah UMK tidak akan sanggup membayar iuran jamsostek, setelah subsidi 8 bulannya berakhir“Program ini justru tidak realistisSeharusnya bukan di Kota Cirebon, justru banyaknya tenaga kerja informal berada di Kabupaten Cirebon,” tegasnya
Dirinya juga mengkritik Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Cirebon, Andre Herdianto yang ikut campur terhadap persoalan iniMenurutnya, kapasitas SBSI adalah menangani buruh formalSedangkan program ini untuk tenaga kerja informal, sehingga bertolak belakang dengan SBSI(abd)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nelayan Rupat dan Bengkalis Ditembaki Perampok
Redaktur : Tim Redaksi