jpnn.com, PONTIANAK - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Jan Samuel Maringka membeberkan strategi Itjen Kementan mewujudkan Kalimantan Barat (Kalbar) zero penyakit mulut dan kuku (PMK).
Menurutnya, salah satu strategi tersebut adalah fungsi pengawasan intern terhadap penanganan PMK secara cepat, sehingga Kalbar mampu menjadi daerah hijau atau zero PMK pada Agustus mendatang.
BACA JUGA: Sekjen Kementan: 3 Isu Prioritas Pertanian Diapresasi Semua Anggota G20
"Penanganan PMK harus berjalan efektif dan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Dalam hal ini, pengawasan intern dari inspektorat jenderal sangat dibutuhkan," beber Jan Samuel Maringka melalui keterangan yang diterima, Kamis (28/7).
Jan mengatakan penanganan PMK juga membutuhkan partisipasi dan kebersamaan dari semua stakeholders, baik pemerintah pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Kementan Sebut Alsintan Dorong Transformasi Perkebunan Tradisional ke Modern
Melalui hal tersebut diharapkan penanganan tersebut mampu mengurangi sebaran PMK di Indonesia.
Untuk diketahui, Kementan telah memberikan bantuan vaksin untuk sapi yang rentan PMK serta kompensasi dana bantuan untuk menanggulangi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat.
BACA JUGA: Kementan Ajak Masyarakat Jaga Pangan untuk Hadapi Krisis Pangan Global
Hal itu sesuai dengan Kepmentan 518/Kpts/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.
"Kami berharap dengan kebijakan ini kasus PMK dapat ditekan, sehingga para peternak bisa memperkecil risiko kerugian akibat kematian hewan," ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu.
Selain itu, Jan berharap kolaborasi ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam penanganan PMK di Kalbar dan meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap penyakit tersebut.
Inspektur 3 Itjen Kementan Fuadi AK menambahkan PMK di Kalbar cukup terkendali hingga bisa ditekan di level 0.39 persen dari jumlah nasional yang sakit.
Hewan ternak yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.253 ekor dan yang mati mencapai 0.03 persen dari presentase nasional.
"Alhamdulillah saat ini sudah dibentuk Satgas Penanggulangan PMK yang meliputi Pemprov, kepolisian, dinas seternakan dan lainnya," sebutnya.
Untuk vaksinasi di Kalbar sudah 3.900 dosis yang sudah diberikan dan sebanyak 98 persen di antaranya sudah disuntikkan pada sapi sehat sebagai pencegahan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya mendorong semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk mematuhi aturan SOP yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Salah satunya membatasi pergerakan manusia maupun hewan dari satu kandang ke kandang lainya.
Di samping itu, Mentan SYL menegaskan pemerintah telah menerapkan beberapa langkah strategis untuk mempercepat penanganan PMK, di antaranya dengan membentuk gugus tugas di masing-masing kabupaten dan kota se-Indonesia dan melaksanakan vaksinasi maupun pengobatan.
"Kedua, kami juga mengatur lalu lintas hewan sebagaimana yang dukungan Kapolri, Panglima TNI, dan kerja sama dengan BNPB dan PMI. Jadi, ibu bupati dan kepala dinas harus mau pastikan bahwa besok masing-masing daerahnya zero kasus PMK," ujar Mentan SYL. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi