Jangan Beri Kesempatan Militer Mudah Masuk Urusan Domestik

Kamis, 26 Agustus 2021 – 12:01 WIB
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Agus Widjojo. ANTARA/Syaiful Hakim

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo memberi saran bagi para pemimpin sipil terkait pelibatan militer.

Agus menyarankan ketika presiden di suatu negara berasal dari kalangan sipil, militer sebaiknya jangan diberi kesempatan dengan mudah masuk ke urusan domestik.

BACA JUGA: PAN Jadi Sahabat Baru Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah

Misalnya, permintaan bantuan kepada militer atau TNI, jangan langsung dilakukan meski terjadi bencana dengan skala besar.

“Coba pakai sistem administrasi sipil dulu,” kata dia.

BACA JUGA: Oalah., ini Toh Penyebab Antrian Panjang Truk di Pelabuhan Merak!

Agus menyatakan hal tersebut dalam bukunya 'Tentara Kok Mikir: Inspirasi Out Of The Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo' dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (26/8).

Dalam buku tersebut Agus berbagi pandangan terkait reformasi militer dan profesionalisme TNI.

BACA JUGA: Presiden Panggil Parpol Koalisi ke Istana, Bahas Hal Penting!

Buku diluncurkan di kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (25/8).

Pemikiran lain yang beririsan dengan demokrasi, tidak melihat sistem politik dari peraturan, anggaran atau ekonomi, melainkan harus dilihat dari aspek budaya.

"Ada banyak negara yang demokrasinya tidak kuat bukan hanya gara-gara sistem ekonomi, tetapi karena budayanya," ucapnya.

Dia menyatakan demokrasi dapat berjalan dengan stabil apabila telah ada beberapa kali Pemilu.

Sementara itu, aktivis Dimas Oki Nugroho mengatakan tantangan demokrasi Indonesia saat ini adalah sipil profesional dan kepemimpinan yang mampu menjembatani.

Menurut dia, dua sikap itu dapat dipelajari sipil dari militer.

"Tantangan demokrasi bukan profesionalisme TNI atau militer, tetapi profesionalisme sipil dalam berdemokrasi dan menjaga negara karena berbicara tentang sustainability atau keberlanjutan negara," katanya.

Dimas menilai kalangan sipil harus siap menjadi pemimpin karena demokratisasi mensyaratkan tanggung jawab yang sama dari seluruh warga negara dari tuntutan perubahan.

Dia juga mengatakan karakteristik kepemimpinan ada yang memiliki kekuatan dalam konsep, ada yang kuat dalam implementasi dan ada yang memiliki keduanya.

Dalam kesempatan itu dia melihat kepemimpinan yang kuat dalam konsep dan implementasi ada dalam sosok Agus Widjojo.

"Pak Agus memberikan jembatan antara modal sosial di masyarakat, bridging social capital instead of bonding social capital."

"Bridging social capital adalah modal sosial yang mampu menjembatani fragmen masyarakat yang dibutuhkan Indonesia," pungkas Nugroho.(Antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler