jpnn.com - JAKARTA - Kandidat ketua umum Golkar Airlangga Hartarto prihatin dengan banyaknya pihak yang menilai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar layaknya sarang bagi lalu lalang surat-surat rekomendasi kepentingan daerah, yang belum tentu diketahui tokoh yang menandatangani.
Seringkali, proses pengambilan keputusan berlangsung tidak transparan, hanya berdasarkan kedekatan. Menurutnya, kondisi yang demikian tidak bisa dibiarkan. Apalagi pandangan hadir tentu tak terlepas dari kondisi yang terlihat selama ini.
BACA JUGA: Menlu: Pelepasan Ini Hasil Kerja Bersama!
Karena itu kalau terpilih sebagai ketua umum, Airlangga siap melakukan desentralisasi kewenangan mengikuti skema umum pemerintahan daerah yang sudah berjalan. "Sudah bukan saatnya lagi bagi DPP Partai Golkar ikut menentukan calon kepala daerah atau calon pimpinan DPRD. Sekalipun ketentuan itu masih ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, DPP perlu menyusun mekanisme yang lebih cepat, akuntabel dan transparan berbasiskan teknologi digital (e-government of politics)," ujar Airlangga, Jumat (13/5).
Dengan langkah desentralisasi, DPP kata Airlangga, nantinya akan lebih terlihat sebagai kantor pusat yang modern dengan pelayanan terbaik. Bukan seperti tempat berkumpulnya para calo atau pialang politik.
BACA JUGA: Akhirnya! Didampingi Pangkostrad, Disambut Panglima dan Menlu
"Beban DPP juga berkurang, sehingga bisa lebih fokus kepada fungsinya sebagai pengendali kepentingan strategis, nasional, bahkan internasional," ujarnya.
Manfaat lain, DPP menurut Airlangga, juga lebih leluasa mengkritisi dan memberi gagasan terhadap kewenangan pemerintah pusat. Misalnya terkait politik luar negeri, sistem moneter (keuangan) dan fiskal (pajak). Kemudian pertahanan dan keamanan, agama, sistem peradilan, perencanaan pembangunan nasional, administrasi negara dan pemerintahan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Alhamdulillah, 4 Eks Sandera Abu Sayyaf Segera Jumpa Keluarga
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuk, Nimati Semarak CFD Dago di Bandung
Redaktur : Tim Redaksi