jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution mengungkap daftar 19 Pondok Pesantren (Ponpes) yang terindikasi sarat dengan aktivitas radikalisme. Hal ini agar tidak timbul keresahan di tengah masyarakat.
"Pengungkapan nama-nama Ponpes tersebut penting supaya tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Terutama bagi orang tua yang mengirimkan anaknya belajar di sana," kata Saleh di Jakarta, Rabu (3/2).
BACA JUGA: Menteri Desa Dukung Kampung KB, apa tuh?
Selain itu, BNPT juga harus menjelaskan kriteria dalam menentukan aktivitas radikal yang disinyalir dilakukan ponpes. BNPT diyakini telah memiliki kriteria baku yang menjadi ukuran dalam melakukan penilaian. Bahkan, diyakini telah melakukan penelitian serius dan monitoring yang berkelanjutan.
"Bisa saja masyarakat bertanya, apakah BNPT melakukan kajian secara mandiri atau melibatkan institusi lain. Semestinya, BNPT melibatkan kementerian agama sejak awal. Kalau perlu, juga melibatkan ormas-ormas Islam," ujar politikus PAN tersebut.
BACA JUGA: Sipir Jual Narkoba, Junimart: Menkumham Jangan Diam
Sejalan dengan itu, kementerian agama diminta segera melakukan koordinasi dengan BNPT terkait masalah ini. Pasalnya, kemenag punya tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pondok-pondok pesantren yang ada.
"Yang mengeluarkan izin operasional ponpes itu kan kementerian agama. Tentu sebelum mengeluarkan izin, kemenag sudah mengenal para pengasuhnya," ujarnya.
BACA JUGA: Target Mendagri, Awal Bulan Ini Pangkas 25 Persen Aturan
Karena ponpes selama ini dikenal publik sebagai tempat penggemblengan calon-calon pemimpin agama. Kalau ada yang terindikasi melakukan kegiatan radikalisme, isunya tentu tidak sederhana. Untuk itu pihaknya meminta kemenag melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menseriusi masalah ini. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Gerindra Sebut Proyek Kereta Cepat Harus Kantongi Izin DPR
Redaktur : Tim Redaksi