jpnn.com, JAKARTA - Ahli Hukum Pidana, Teuku Nasrullah menanggapi, maraknya pemberitaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2018.
Di mana dalam kasus itu, Menpora Imam Nahrawi sebagai pengambil keputusan.
BACA JUGA: Lima Bulan Gaji Karyawan KONI Tidak Terbayar, Seskemenpora Bilang Begini
Teuku menilai, framing publik atau media yang seolah menganggap Menpora Imam Nahrawi ikut terseret dalam kasus ini tidak tepat.
"Publik bisa saja menganggap ini ada pidana, tapi pemetaan hukum terkait apakah keputusan yang diambil oleh Menpora itu benar atau tidak, itu harus diuji secara hukum," ujar Nasrullah.
BACA JUGA: Pengacara Bantah Menpora Terima Aliran Dana Suap Hibah KONI
Menurut Nasrullah, kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan dalam hal ini Menpora, terkait dana hibah kepada KONI bisa ada unsur pidana jika keputusan yang diambil itu ada unsur koruptif atau dirancang untuk menguntungkan seseorang.
Tapi, jika keputusan yang diambil Menpora itu murni karena itikad baik, tapi pada pelaksanaannya ada anak buahnya yang nakal, itu tidak bisa dipidana.
BACA JUGA: Kencang Isu Reshuffle, Menpora: Kerja, Kerja, Kerja
"Biarlah hasil penyidikan aparat penegak hukum yang menyimpulkan apakah Menpora bersalah atau tidak secara hukum," imbuhnya.
Nasrullah juga berpesan kepada publik dan teman-teman media untuk tidak membuat framing dan terus mengawal proses penegakan kasus hukum ini agar berjalan transparan, objektif dan tidak tebang pilih.
"Kepada publik dan teman-teman media, kawal terus kasus ini dan jangan membuat framing, karena framing itu lebih berat daripada hukum yang sebenarnya. Belum tentu Menpora itu bersalah," tandasnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpora Sempat Diisukan Mundur, Begini Respons Karding
Redaktur : Tim Redaksi