jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan komprehensif terkait persoalan kepemiluan termasuk pilkada.
"Kami sepakat dalam konteks itu ya karena evaluasi itu baru akan kami mulai," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).
BACA JUGA: Golkar Belum Putuskan Sikap Soal Evaluasi Pilkada Langsung
Karena itu, politikus Partai Golkar ini meminta tidak terburu-buru menyimpulkan apakah pilkada akan tetap dengan sistem langsung atau kembali ke DPRD. "Jadi jangan terburu-buru juga mengambil kesimpulan bahwa nanti hasilnya akan kembali ke DPRD atau langsung," ungkapnya.
Doli mengaku sudah ada sedikitnya empat riset yang pada intinya menggambarkan pilkada langsung itu tidak ada korelasi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan representatif.
BACA JUGA: Pemerintah Akan Bahas Kembali Pilkada oleh DPRD
Meski demikian, Doli mengingatkan bukan berarti solusi atau pilihan akhir dari persoalan itu bisa ditentukan sekarang. Mengingat masih banyak opsi-opsi yang bisa dikaji.
Misalnya, dari sisi sistem otonomi daerah, semua mengatakan itu ada di kabupaten/kota. Sehingga seharusnya kabupaten/kota yang mengedepankan representasi demokrasi.
BACA JUGA: Anak Buah Surya Paloh Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi Lagi
"Kalau kita sebut provinsi itu bukan daerah otonom, provinsi adalah pemerintahan yang kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten/kota," jelasnya.
Kedua, kata Doli, berkembang pemikiran untuk membuat secara asimetris ada daerah-daerah yang boleh pilkada langsung dan yang tidak.
"Jadi banyak alternatif yang nanti kami tentukan setelah melakukan evaluasi," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pelaksanaan pilkada langsung memang harus dievaluasi karena banyak persoalan. Hanya saja, Puan mengingatkan, jangan sampai terburu-buru memutuskan pemilihan tetap dengan sistem langsung atau kembali ke DPRD.
"Pilkada langsung sudah berjalan cukup lama dan perlu banyak evaluasi tetapi jangan sampai kemudian kembali ke belakang lagi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut Puan, dulu saat memutuskan pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung pasti sudah banyak hal yang dipertimbangkan. Karena itu, kata Puan, sebaiknya dikaji dulu baik buruk serta positif dan negatifnya bagi bangsa ini ke depan.
"Saya lihat nanti di Komisi II bagaimana progress-nya, karena kan baru mulai rapat-rapat kerja. Karena saya tidak bisa berandai andai kalau pembahasannya saja belum dilakukan," ungkap Puan. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy