Jangan Giring Opini Publik untuk Mengeksekusi Kasus Al Zaytun

Selasa, 01 Agustus 2023 – 18:41 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meminta semua pihak tidak menggiring opini publik untuk mengeksekusi kasus Al Zaytun. (ANTARA/Aris Wasita)

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI Nabil Haroen meminta semua pihak tidak menggiring opini publik untuk mengeksekusi kasus di Pondok Pesantren Al Zaytun.

Menurutnya, kasus tersebut penting dikaji secara mendalam, untuk kemudian diputuskan secara berhati-hati.

BACA JUGA: DPR: Seharusnya Nadiem Makarim Memperketat Pengawasan PPDB Zonasi

"Penting untuk dikaji bersama dari berbagai unsur untuk memetakan kasus ini," ujar Nabil dalam keterangannya, Selasa (1/8).

Dia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas melakukan kajian komprehensif terhadap kasus tersebut.

BACA JUGA: PKB Ancam Cari Takdir Lain, Pengamat Sebut Bisa Bernasib Seperti Golkar

"Mari menempatkan kasus ini pada konteks yang tepat sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan."

"Biarlah aparat hukum dengan segenap instrumennya yang bekerja untuk menyelesaikan kasus ini," katanya.

BACA JUGA: Innalillahi, Pimpinan Komisi di DPR RI Fraksi Gerindra Ini Meninggal Dunia

Menurut dia, dari arus opini publik jangan sampai ada penggiringan opini untuk mengeksekusi kasus itu sebagai hanya kasus agama semata.

Jangan sampai instrumen agama atau tokoh agama digunakan sebagai instrumen untuk mendorong tafsir kasus tersebut.

"Sebaiknya perlu menempatkan kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang tepat, yakni melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan," katanya.

Dia berharap tokoh-tokoh agama, ulama dan komunitas agama tidak digunakan untuk mendorong perdebatan di ruang publik.

Demikian juga kelompok santri dan kiai, penting untuk tidak terjebak pada perdebatan kasus tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu menekankan agar pemerintah menyiapkan skema untuk memberi solusi bagi santri-santri di Al Zaytun guna mendapat hak pendidikan dan pembelajaran yang layak.

"Pemerintah harus menjamin hak-hak santri Al Zaytun, mereka harus dibina dengan baik dan benar, dan mendapat hak-hak sebagai pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang tepat," kata Nabil. (Antara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Wakil Presiden Sidang Parlemen OKI, Fadli Zon Terus Suarakan Isu Palestina


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler